Menonton Siaran Ulang ILC di TV One, Tema Muhammadiyah, NU, PGRI Mundur

Malam ini menonton ulang acara Indonesia Lawyer Club di TV One. Walaupun sudah menonton siaran langsungnya, tetap saja ingin menonton siaran ulangnya di TV One. Semakin ditonton semakin seru, membuat saya belajar cara bicara yang efektif dari para narasumber yang diundang oleh Presiden ILC, Bapak Karni Ilyas. 

Temanya memang menarik tentang mundurnya 3 organisasi besar dalam Program organisasi Penggerak atau POP Kemdikbud. Program ini dianggap cacat oleh para pakar pendidikan dan sebaiknya ditunda atau dananya dialihkan untuk kegiatan lainnya.

Paparan para narasumber sangat bagus, terutama dari Pengurus Besar PGRI. Terutama yang disampaikan Huzaifah Dadang, salah seorang Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia yang diundang mewakili ketua Umum PB PGRI, Prof. Unifah Rosyidi. 

Beliau menyampaikan pandangan PGRI tentang Program Organisasi Penggerak Kemdikbud yang sebaiknya ditunda. Hal ini sesuai dengan PERNYATAAN SIKAP PGRI TERKAIT PROGRAM ORGANISASI PENGGERAK KEMENDIKBUD RI Nomor 273/Org/PB/XXII/2020 

Huzaifah Dadang, Ketua PB PGRI

Apa yang disampaikan oleh Ibu Retno Listiyarti Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia bidang Pendidikan bagus juga. Beliau memaparkan tentang kondisi Pembelajaran Jarak Jauh yang belum terlihat perbaikannya. 

Terlihat jelas disparitasnya antara si kaya dan si miskin. Nadiem ternyata belum mampu menyelesaikan persoalan pendidikan, kata Retno Listiyarti. Merdeka belajar yang dibuat kemdikbud ternyata merk dagang perusahaan swasta yang sudah terdaftar di HAKI.

Menonton kembali acara di ILC TV One memang tak pernah jemu kalau topiknya menarik. Memang anak anak kita pasti bosan tinggal di rumah, apalagi kita sebagai orang dewasa. 

Namun ini dilakukan demi menjaga kesehatan anak-anak kita dan agar dapat memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19. Pesan pak Dokter anak dan Ketua Umum IDAI bagus juga kita cermati, saya dapatkan gambarnya dari pak kiki, Ketua Asosiasi Guru Bahasa Asing PGRI di WA Group New PGRI Bergerak.

ilustrasi pribadi

Program Merdeka Belajar (MB) Mendikbud Nadiem Makarim menjadi polemik. MB telah terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Kemenkumham pada 22 Mei 2020 lalu. 

Pendaftaran Merdeka Belajar sudah diajukan sejak 1 Maret 2018. Hal ini disampaikan langsung Ibu Retno Listiyarti secara berani di televisi. Salut buat ketua KPAI bidang Pendidikan ini. Suaranya masih tetap lantang seperti dulu ketika menjabat sebagai Sekjen FSGI. Beliau banyak mengkritisi kebijakan mendikbud Nadiem makarim.

Seorang pengurus PGRI menuliskan di WA Group. Dari pengalaman yang ada, seorang pemimpin mesti mengalami dulu bidang yang akan dipimpinnya. 

Banyak pengalaman tentang seluk beluk pada bidang yang dipimpinnya, kelak itulah yang mampu menjadi bekal untuk memimpin dengan baik. Betapa indahnya seorang guru yang profesional berjenjang karier menjadi Kepala sekolah, lalu menjadi Pengawas Sekolah, dengan segudang pengalaman dan prestasinya itulah yang diamanahkan menjadi seorang menteri Pendidikan. 

Tidak adakah sosok seperti itu di negeri ini ? atau memang inikah sebagian tanda akhir zaman, memberikan amanah pada orang yang tidak ahlinya ?  Masha Allah ...

Saya bersetuju dengan yang dituliskan, kita harus mencari sosok menteri pendidikan yang betul-betul mengenal pendidikan secara mendalam dan sekaligus sejarahnya. 

Sehingga kejadian mundurnya 3 organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah dan PGRI sebagai organisasi penggerak kemdikbud tidak terulang. Nadiem Makarim harus benar-benar sejarah pendidikan di Indonesia.

Setelah menonton acara Indonesia Lawyer Club atau ILC di TV One, saya mengambil kesimpulan sebaiknya Pak Jokowi mengganti Nadiem Makarim. 

Dari analisis para tokoh pendidikan, sudah jelas dan terang benderang bahwa Nadiem Makarim belum mampu mengatasi pendidikan di negara Indonesia. 

Komunikasinya buruk dan lebih mendengar pembisik dari orang kepercayaannya sendiri. Nadiem sebaiknya dipindah ke posisi yang lebih dia kuasai. Biarkan posisi mendikbud dipimpin oleh ahlinya. Para tokoh dan pakar pendidikan sudah banyak mengatakannya. Saya hanya mengaminkan saja.

Duduk  bersama  membahas  problema  yang beraneka warna dari segi kultur geografis  sosial  ekonomi  dan lain-lain yang terkait  pendidikan Insya Alloh  ada titik temu beberapa solusinya, asalkan kita mau terbuka dan berlapang dada dalam melaksanakannya secara bergotong royong. 

Saat ini fakta  kesehatan  dipertaruhkan  dari kejadian-kejadian  wabah  covid  yang  sampai saat ini belum ada  yang  mengetahui  kapan berakhirnya. Kita perlu duduk bersama dan mencari solusi terbaik dari permasalahan yang ada.

Kesombongan akan dikalahkan oleh kebijaksanaan. Covid mestinya juga membuat kita makin bijak. Dalam situasi seperti ini, siapakah yang bisa kerja dengan hasil ideal. Covid-19 sebagai ujian bagi  orang-orang sombong  kalau  disadari.... seakan  serba  iptek  bisa membelah  bumi...padahal belum tentu seperti itu bila tidak membumi.

Coba orang kecil salah dalam kebijakan pasti dipatahkan sampai ke akar rumput tapi kalau orang besar yang salah kebijakan dan punya finansial luar biasa dipastikan berfikir seribu kali untuk mematahkannya kecuali ketiga organisasi itu menggerakkan massa untuk mematahkannya itupun juga berfikir duakali mengapa? Begitulah salah seorang peserta WA Group PGRI bertanya.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah berdiri seiring berdirinya Republik Indonesia. Sepanjang usianya PGRI terus bergerak untuk pendidikan Indonesia dan berjuang menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai jati dirinya sebagai organisasi perjuangan dan sebagai organisasi profesi. 

Selama pergerakannya PGRI membantu Pemerintah mengembangkan dunia pendidikan Indonesia, berbagai usulan, masukan, dan kiprah PGRI mewarnai jalan panjang pendidikan Indonesia sejak 1945 hingga saat ini, bahkan kiprah cikal bakal organisasinya telah hadir sebelum Kemerdekaan RI dan mewarnai perjuangan Kemerdekaan RI. 

Sepanjang berdirinya Republik Indonesia, berbagai program pemerintah silih berganti hadir menjadi kebijakan yang mewarnai perkembangan dunia pendidikan Indonesia dan PGRI sebagai mitra strategis Pemerintah dan pemerintah daerah selalu hadir mengawal dan mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat Indonesia dan berdampak pada kepentingan masyarakat luas. 

Di tahun 2020, Kemendikbud meluncurkan Program Organisasi Penggerak (POP) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan guru dan kepala sekolah. 

Program ini disambut baik oleh PGRI dan kami sangat bersungguh-sungguh mengajukan proposal untuk mengikuti serangkaian seleksi yang sangat ketat. 

Kami dengan sungguh-sungguh menyampaikan berbagai dokumen dan track record kami dalam memajukan pendidikan utamanya melalui program peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. 

Dalam perjalanan waktu, dengan mempertimbangkan beberapa hal, menyerap aspirasi dari anggota dan pengurus dari daerah, Pengurus Besar PGRI melalui Rapat Koordinasi bersama Pengurus PGRI Provinsi Seluruh Indonesia, Perangkat Kelengkapan Organisasi, Badan Penyelenggara Pendidikan dan Satuan Pendidikan PGRI yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 memutuskan untuk tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud dengan pertimbangan sebagai berikut:

1.  Pandemi Covid-19 datang meluluhlantakkan berbagai sektor kehidupan termasuk dunia pendidikan dan berimbas pada kehidupan siswa, guru, dan orang tua. Sejalan dengan arahan Bapak Presiden RI bahwa semua pihak harus memiliki sense of crisis, maka kami memandang bahwa dana yang telah dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membantu siswa, guru/honorer, penyediaan infrasturktur di daerah khususnya di daerah 3 T demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di era pandemi ini. 
2. PGRI memandang perlunya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP yang harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat, kami berpendapat bahwa program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari. 
3. Kriteria pemilihan dan penetapan peserta program organisasi penggerak tidak jelas. PGRI memandang bahwa perlunya prioritas program yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja guru melalui penataan pengembangan dan mekanisme keprofesian guru berkelanjutan (Continuing Professional Development). 
4. PGRI sebagai mitra strategis Pemerintah dan pemerintah daerah berkomitmen terus membantu dan mendukung program pemerintah dalam memajukan Pendidikan Nasional. Saat ini PGRI melalui PGRI Smart Learning & Character Center (PGSLCC) dari pusat hingga daerah berkonsentrasi melakukan berbagai program peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas yang dilakukan secara massif dan terus menerus khususnya dalam mempersiapkan dan melaksanakan PJJ yang berkualitas. 
5. PGRI mengharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan perhatian yang serius dan sungguh-sungguh pada pemenuhan kekosongan guru akibat tidak ada rekruitmen selama 10 tahun terakhir, memprioritaskan penuntasan penerbitan SK Guru Honorer yang telah lulus selesksi PPPK sejak awal 2019, membuka rekruitmen guru baru dengan memberikan kesempatan kepada honorer yang memenuhi syarat, dan perhatian terhadap kesejahteraan honorer yang selama ini mengisi kekurangan guru dan sangat terdampak di era pandemi ini. 

Siaran ulang acara ILC di TV One dapat anda tonton kembali siaran ulangnya di youtube di bawah ini.

Demikian pernyataan sikap PGRI, dan dengan pertimbangan di atas kami mengharapkan kiranya program POP untuk tahun ini ditunda dulu. Dan semoga Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua dalam pengabdian memajukan pendidikan. 

Salam Bloggger Persahabatan

Omjay, Guru Blogger Indonesia

Blog http://wijayalabs.com