Apa Langkah Berikutnya dari Megawati untuk Membela Hasto?

Meskipun mengandung kontroversi: yang menangkap KPK tetapi protesnya ke Prabowo, dan menganggap Kepala Daerah sebagai hanya petugas partai, tetapi langkah Megawati patut diapresiasi. Sebagai Ketua Umum, selayaknyalah Megawati bereaksi keras terhadap penahanan Sekjen partainya.

Langkah pertama sudah dilakukan Megawati dengan meminta Kepala Daerah PDIP untuk menunda keikutsertaan mereka dalam retreat yang diinisiasi Presiden Prabowo. Meskipun tidak sepenuhnya efektif, karena ada Kepala Daerah PDIP yang tetap ikut retreat, tetapi langkah ini dianggap oleh pengamat politik di antaranya sebagai bentuk dukungan penuh pada Hasto, pernyataan untuk cenderung melangkah ke arah oposisi (Kompas.com, 21 Februari 2025), dan untuk menunjukkan kekuatannya kepada pemerintah dan publik (detikjatim, 21 Februari 2025 jam 11:45).

Keanehan pertama. KPK independen, seperti yang didengungkan oleh PDIP, lah yang menangkap Hasto, tetapi kemudian dikaitkan dengan oposisi dengan pemerintah Prabowo dan unjuk kekuatan kepada pemerintah. Bukankah KPK independen, di luar pemerintah? Atau ini adalah bentuk pengakuan PDIP bahwa selama ini atau paling tidak saat ini KPK tidak independen?

Dan, yang menarik adalah pernyataan Hasto bahwa dia bukan pejabat negara dan tidak ada kerugian negara, tetapi dia terus diintimidasi (Tempo, 20 Februari 2025). Pernyataan yang menarik ini kemudian dijadikan narasi untuk membela Hasto.

Keanehan kedua. Apakah kerugian negara harus berbentuk uang? Bukankah dengan melompati beberapa caleg yang seharusnya menjadi anggota DPRRI itu merugikan negara dan bangsa karena merusak demokrasi?   

Setelah sejumlah elit PDIP berkumpul di rumah Megawati Jumat 21/2/2025 (Kompas.com 22 Februari 2025 06:16 WIB), lalu apa langkah selanjutnya? Akankah PDIP membiarkan Hasto sebagai Sekjen PDIP mendekam di tahanan KPK, bahkan mungkin bukan hanya sementara di tahanan KPK tetapi juga bisa dipenjara setelah putusan pengadilan?

Langkah Lanjutan 1: Pernyataan terhadap Tindakan Hasto

Alangkah eloknya, jika Megawati mengatakan bahwa Hasto adalah Sekjen Partai, sehingga semua tindakan Hasto adalah sama dengan tindakan partai. Tentu, pernyataan ini akan lebih kuat jika diikuti dengan pengumpulan semua bukti, bahwa tidak ada suap yang dilakukan oleh Hasto untuk kasus Harun Masiku dan Hasto sama sekali tidak melakukan perintangan terhadap penyidikan.

Dengan pernyataan ini, 'perlawanan' akan lebih kuat, karena mengkriminalisasi Hasto sama dengan mengkriminalisasi PDIP. Sebuah tindakan yang tentunya akan lebih besar dampaknya dibandingkan dengan menunda keikutsertaan Kepala Daerah PDIP dalam retreat yang diselenggarakan pemerintahan Prabowo.

Dengan membiarkan mengambang dan tidak ada pernyataan tersebut di atas, publik bertanya-tanya apakah tindakan yang dituduhkan KPK kepada Hasto itu inisiatif pribadi Hasto atau merupakan kebijakan partai.

Pernyataan bahwa tindakan Hasto yang dituduhkan KPK adalah atas restu partai, akan membuat posisi Hasto lebih aman, baik jika terbukti apalagi jika tidak terbukti. Pernyataan ini juga akan memperkuat soliditas partai untuk memperjuangkan keadilan, dan juga loyalitas kader, serta kepercayaan kader kepada partai untuk bekerja untuk kepentingan bangsa. Dan, tentu perjuangan untuk membuktikan tidak ada kasus suap akan lebih kuat dibandingkan tidak ada pernyataan ini.

Memang resikonya besar bagi PDIP, jika menyatakan hal ini merupakan keputusan partai. Pasti publik akan bertanya-tanya, mengapa Harun Masiku harus diprioritaskan dan melompati caleg di atasnya yang lebih berhak. Oleh karenanya, membuktikan yang melakukan suap bukan Hasto menjadi sangat penting bagi PDIP. Tetapi publik pasti akan mempertanyakan, bagaimana bisa Harun Masiku secara personal melakukan suap untuk melompati caleg yang lebih berhak. Sangat beresiko. Dan, sebuah pilihan yang tidak mudah.

Langkah Lanjutan 2: Tidak Mengganti Sekjen

Dalam berita Kompas.com yang sama (22 Februari 2025 06:16 WIB) disebutkan sampai saat ini posisi Sekjen Hasto tak diganti. Tidak mengganti posisi sekjen bisa dilihat sebagai bentuk dukungan pada Hasto, bahwa sampai proses peradilan selesai yang dituduh adalah Sekjen partai, bukan pribadi Hasto.

Alangkah lemahnya posisi Hasto, jika posisi Hasto kemudian diganti, termasuk diganti saat kongres. PDIP bisa memperkuat wakil sekjen, seperti pemberian wewenang kepada wakli sekjen 1, agar proses internal dan eksternal partai tidak terganggu. Tidak mengganti sekjen merupakan simbol sangat kuat komitmen PDIP untuk membela dan melindungi Hasto dan meyakinkan bahwa Hasto tidak bersalah.

Langkah Lanjutan 3: Perlawanan Penuh kepada KPK

Langkah selanjutnya yang lebih penting adalah langkah hukum dan langkah politis yang membuktikan bahwa saat ini KPK tidak independen. Langkah ini strategis, bukan hanya untuk membela Hasto, tetapi juga untuk mengembalikan lagi marwah KPK sebagai lembaga anti korupsi yang independen.

Tentunya yang harus dipikirkan adalah langkah politisnya. PDIP harus berani membuktikan bahwa saat PDIP menjadi partai yang berkuasa, KPK independen, dan kapan KPK tidak independen, serta bagaimana caranya secara politis agar KPK bisa menjadi lembaga yang independen. Langkah ini bisa menjadi revolusi penegakan hukum di Indonesia untuk memberantas korupsi.

Penutup

Memang, langkah-langkah tersebut di atas punya resiko yang sangat besar, baik dari sisi hukum, sosial, maupun politis. Namun, adakah langkah lain yang dapat dilakukan Megawati untuk membela Hasto, bahwa Hasto merupakan korban politisasi hukum yang sering didengungkan kader PDIP dan pengamat politik?

Kita tunggu langkah berikutnya dari Megawati. Apakah penundaan ikut retreat benar-benar sebagai langkah awal membela Hasto atau kemudian langkah berikutnya tenggelam dan membiarkan Hasto menderita sendirian di tahanan KPK, paling tidak saat ini, dan ada kemungkinan setelah putusan pengadilan.

Publik tentunya menunggu bukan hanya pembelaan kepada Hasto, tetapi menunggu penegakan hukum yang benar sesuai peraturan perundangan, dan usaha untuk memberantas korupsi serta membuat KPK menjadi institusi yang independen dalam memberantas korupsi sehingga tidak ada tuduhan tebang pilih dan KPK hanya mengurus korupsi dengan nilai kecil-kecil.

Kita tunggu. Mungkin ada langkah lain yang lebih baik agar hukum ditegakkan dan tidak menimbulkan gejolak besar.