Memang resikonya besar bagi PDIP, jika menyatakan hal ini merupakan keputusan partai. Pasti publik akan bertanya-tanya, mengapa Harun Masiku harus diprioritaskan dan melompati caleg di atasnya yang lebih berhak. Oleh karenanya, membuktikan yang melakukan suap bukan Hasto menjadi sangat penting bagi PDIP. Tetapi publik pasti akan mempertanyakan, bagaimana bisa Harun Masiku secara personal melakukan suap untuk melompati caleg yang lebih berhak. Sangat beresiko. Dan, sebuah pilihan yang tidak mudah.
Langkah Lanjutan 2: Tidak Mengganti Sekjen
Dalam berita Kompas.com yang sama (22 Februari 2025 06:16 WIB) disebutkan sampai saat ini posisi Sekjen Hasto tak diganti. Tidak mengganti posisi sekjen bisa dilihat sebagai bentuk dukungan pada Hasto, bahwa sampai proses peradilan selesai yang dituduh adalah Sekjen partai, bukan pribadi Hasto.
Alangkah lemahnya posisi Hasto, jika posisi Hasto kemudian diganti, termasuk diganti saat kongres. PDIP bisa memperkuat wakil sekjen, seperti pemberian wewenang kepada wakli sekjen 1, agar proses internal dan eksternal partai tidak terganggu. Tidak mengganti sekjen merupakan simbol sangat kuat komitmen PDIP untuk membela dan melindungi Hasto dan meyakinkan bahwa Hasto tidak bersalah.
Langkah Lanjutan 3: Perlawanan Penuh kepada KPK
Langkah selanjutnya yang lebih penting adalah langkah hukum dan langkah politis yang membuktikan bahwa saat ini KPK tidak independen. Langkah ini strategis, bukan hanya untuk membela Hasto, tetapi juga untuk mengembalikan lagi marwah KPK sebagai lembaga anti korupsi yang independen.
Tentunya yang harus dipikirkan adalah langkah politisnya. PDIP harus berani membuktikan bahwa saat PDIP menjadi partai yang berkuasa, KPK independen, dan kapan KPK tidak independen, serta bagaimana caranya secara politis agar KPK bisa menjadi lembaga yang independen. Langkah ini bisa menjadi revolusi penegakan hukum di Indonesia untuk memberantas korupsi.
Penutup
Memang, langkah-langkah tersebut di atas punya resiko yang sangat besar, baik dari sisi hukum, sosial, maupun politis. Namun, adakah langkah lain yang dapat dilakukan Megawati untuk membela Hasto, bahwa Hasto merupakan korban politisasi hukum yang sering didengungkan kader PDIP dan pengamat politik?
Kita tunggu langkah berikutnya dari Megawati. Apakah penundaan ikut retreat benar-benar sebagai langkah awal membela Hasto atau kemudian langkah berikutnya tenggelam dan membiarkan Hasto menderita sendirian di tahanan KPK, paling tidak saat ini, dan ada kemungkinan setelah putusan pengadilan.
Publik tentunya menunggu bukan hanya pembelaan kepada Hasto, tetapi menunggu penegakan hukum yang benar sesuai peraturan perundangan, dan usaha untuk memberantas korupsi serta membuat KPK menjadi institusi yang independen dalam memberantas korupsi sehingga tidak ada tuduhan tebang pilih dan KPK hanya mengurus korupsi dengan nilai kecil-kecil.
