Kasus Pagar Laut di Tangerang dalam Perspektif Positivisme Hukum

- Jika ada pelanggaran terhadap ketentuan yang ada mengenai hak atas tanah, seperti penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan status hukum atau tanpa izin, maka otoritas terkait (seperti Badan Pertanahan Nasional atau BPN) bisa melakukan pencabutan SHGB sebagai sanksi administratif. Pencabutan ini didasarkan pada pelanggaran terhadap ketentuan hukum agraria yang berlaku.

Dari perspektif filsafat hukum positivisme, perjalanan kasus pagar laut di Tangerang harus dilihat sebagai penerapan atau pelanggaran terhadap hukum positif yang ada. Fokus utamanya adalah pada penerapan hukum yang sah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, tanpa mempertimbangkan faktor moral atau keadilan di luar hukum tertulis. Jika ada pelanggaran terhadap undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka tindakan yang diambil oleh otoritas yang berwenang untuk menegakkan hukum, seperti pencabutan izin atau pembongkaran pagar laut, adalah langkah yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif.

Hubungan Mahzab Positivisme Hukum dengan Kasus Pagar Laut di Tangerang

Dalam kasus pagar laut ini, hukum positif Indonesia akan berperan dalam menentukan apakah pembangunan pagar laut tersebut sah atau tidak. Jika pembangunan pagar tersebut dilakukan berdasarkan izin yang sah, seperti izin dari pemerintah daerah atau lembaga yang berwenang, maka tindakan tersebut akan dianggap legal, meskipun dalam kenyataannya ada pihak yang dirugikan, seperti masyarakat yang kehilangan akses ke ruang terbuka. Dalam hal ini, positivisme melihat bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang sah dan tertulis, dan semua pihak diharuskan mematuhi aturan tersebut.

Dalam perspektif positivisme, meskipun mungkin pembangunan pagar laut ini menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat atau lingkungan, hukum yang berlaku tetap akan menganggapnya sah jika sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti perizinan dan aturan penggunaan lahan yang ada. Dari sudut pandang positivisme, hal ini tidak menjadi masalah karena hukum adalah apa yang tertulis dan sah, terlepas dari apakah tindakan tersebut dianggap adil atau tidak dalam pandangan moral masyarakat.

Salah satu nilai positif dari hukum positivisme adalah memberikan kepastian hukum. Jika pembangunan pagar laut tersebut mematuhi peraturan yang ada, seperti perizinan yang sah dan ketentuan lainnya, maka tindakan tersebut akan dipertahankan dalam kerangka hukum. Ini memberikan ketenangan bagi pihak yang membangunnya dan juga bagi pihak lain yang terlibat dalam sengketa hukum, karena hukum memberikan pedoman yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Argumen tentang Mazhab Hukum Positivisme dalam Hukum di Indonesia

Mazhab hukum positivisme memiliki pengaruh yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Hukum positif Indonesia banyak dibangun berdasarkan aturan-aturan tertulis yang sah, yang diberlakukan oleh lembaga yang berwenang, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai negara hukum yang menganut sistem hukum yang jelas dan terstruktur, positivisme memberikan kerangka yang kokoh dalam menegakkan aturan hukum yang tegas.

Namun, penerapan positivisme dalam hukum Indonesia juga dapat memunculkan tantangan, terutama terkait dengan keadilan sosial dan pertimbangan moral yang lebih luas.

Secara keseluruhan, mazhab hukum positivisme memainkan peran yang sangat penting dalam kepastian hukum di Indonesia. Kepastian hukum dan keteraturan yang ditawarkan oleh hukum positif memberi struktur yang jelas dalam masyarakat dan sistem hukum Indonesia. Namun, meskipun ini memberikan stabilitas, terdapat tantangan dalam hal penerapan keadilan sosial, moralitas, dan fleksibilitas hukum yang perlu terus dipertimbangkan agar hukum tetap dapat menciptakan keadilan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sebagai negara yang menganut prinsip Pancasila dan UUD 1945, Indonesia juga perlu memastikan bahwa penerapan hukum tidak hanya terfokus pada formalitas hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih mendalam.