Potensi munculnya klaster Pilkada itu misalnya bisa terjadi pada masa-masa kampanye dan pencoblosan. Peraturan untuk mematuhi SOP Corona bisa dibuat, tetapi nyatanya pelanggaran - pelanggaran akan ketentuan pada tahapan Pilkada masih acap kali terjadi. Misalnya pada saat pendaftaran Calon di berbagai tempat sebelum ini.
Jika Mendagri Tito Karnavian bisa menunda Pilkades, mengapa Pilkada tidak? Jika Presiden Jokowi menyatakan kesehatan lebih utama, seharusnya tunda Pilkada bisa dipertimbangkan.Â
Dan jika Pilkada ini nantinya tetap dilaksanakan, pemerintah dan penyelenggara pemilihan harus benar-benar memastikan SOP kesehatan masa pandemi Corona secara ketat harus diberlakukan. Jika tidak bisa jadi klaster Pilkada dan ledakan kasus Corona yang ditakutkan benar-benar menjadi kenyataan...I]
