Mohon tunggu...
Widi Admojo
Widi Admojo Mohon Tunggu... Guru - Widiadmojo adalah seorang guru, tinggal di Kebumen

sedikit berbagi semoga berarti

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Sinergi Polisi dan KPK, Harapan dan Realita

16 September 2019   19:23 Diperbarui: 17 September 2019   03:30 74
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Perseteruan siapa yang paling kredibel aseptabel mengurus KPK, rupanya akan terus mengalir. Sebenarnya dalam konteks demokrasi fenomena seperti ini positip.  Sebab perseteruan seperti ini indikasi hadirnya transparansi. Keterbukaan, detail,  dan menukik sedalam dalamnya. Siapa mengurus KPK tidak boleh bak membeli kucing dalam karung. Apalagi  ketua KPK.  Salah memilih, masa depan pemberantasan korupsi menjadi taruhannya. 

Simbolisasi cicak buaya yang pernah hingar bingar sebagai gambaran gentingnya tarik menarik antara KPK dan institusi kepolisian, membuka mata kita semua bahwa "ego depend mechanism" semacam mekanisme pertahanan diri di masing masing institusi memang terbaca sangat kuat.  Ada sekat-sekat demarkasi yang kokoh yang tidak boleh terjamah dan terganggu. Orang polisi tidak boleh diurus KPK orang KPK tidak boleh diurus polisi.

Pertanyaannya lalu kapan dua institusi penegak hukum ini bersinergi berpadu dalam pemberantasan korupsi?  Sampai sejauh mana sikap anti polisi di KPK,  dan sejauh mana polisi "welcome " dan tidak menciptakan suasana "demam kriminalisasi " pejuang anti korupsi pro KPK?  Bukankah yang dibutuhkan negeri ini adalah jeranya para koruptor perampok harta negara dan bukannya suguhan saling klaim yang selalu mengemuka dan menjadi tontonan kurang menarik bagi bangsa. 

Merindukan sinergitas polisi dan KPK dalam memberantas korupsi adalah harapan factual rakyat Indonesia.  Perseteruan akan selesai bila kepentingan pemberantasan korupsi Itu berkeadilan fokus, dan bebas dari pengaruh apapun. Karena hadirnya kepentingan yang mengganggu integritas pemberantasan korupsi dipastikan akan menggugah bangkitnya perlawanan dan tumbuhnya resistensi karena kredibilitas menjadi sumber pertanyaan dan sumber keraguan. 

Polisi dan KPK tentu mampu menjadi lokomotif pemberantasan korupsi yang didambakan negeri ini.  Perseteruan baik  langsung maupun tidak langsung hanyalah melahirkan sikap tidak percaya dan keraguan kemana pemberantasan korupsi negeri ini akan berlari.  

Siapa memimpin KPK sisi regulasi tidak menafikan dari mana personal itu berasal. Akan tetapi rekam jejaknyalah yang paling urgen menjadi pertimbangan. Namun barangkali butuh waktu cukup untuk menakar kapan dua institusi ini bisa saling bersinergi satu visi misi untuk memberantas korupsi. 

Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun