Pandemi Covid-19 telah membuka fakta bahwa salah satu sektor yang menjadi bantalan terbesar dari pemburukan kondisi ekonomi akibat sebaran virus tersebut adalah sektor UMKM. Hal itu tak lain karena karakteristik struktur ekonomi Indonesia yang didominasi sektor ini yang jumlahnya terus membesar setiap tahun.
Hasilnya adalah, kelompok usaha ini memberi kontribusi  tidak kurang dari  61 persen  PDB nasional serta menyerap sebanyak 97 persen total tenaga kerja. Maka tidak heran, disetiap episode krisis ekonomi pelaku usaha ini adalah penyangga, karena sifatnya yang tangguh serta mampu pulih secara cepat.
Maka wajar jika kemudian pemerintah membuat kebijakan pengembangan karena hal tersebut menjadi situasi yang mengharuskan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar menjadi lebih tinggi.
Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, sejumlah langkah telah diambil pemerintah terkait pengembangan tersebut. Salah satu strategi yang diambil adalah dengan meningkatkan akses pembiayaan.
Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini, dalam satu acara menyebut, Â saat ini porsi kredit UMKM masih relatif kecil, yakni sekitar 18 persen. Untuk itu presiden Joko Widodo telah menetapkan target porsi yang lebih besar yakni sebesar 30 persen pada tahun 2024 mendatang.
Untuk bisa memenuhi target Jokowi itu, berbagai kebijakan telah dikeluarkan khususnya yang berkait kepada akses pembiayaan. Mulai dari  pembayaran iuran jasa penjaminan, maupun subsidi bunga dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang sumber dananya berasal dari lembaga keuangan.  Selain juga pembiayaan ultra mikro menggunakan pendanaan yang berasal dari APBN dan dana bergulir serta pembiayaan syariah dan disalurkan melalui Lembaga Keuangan Mikro.
Tak semata kemudahan akses, agar prosesnya berjalan maksimal pemerintah juga mengintegrasikannya dengan program lain yang sudah ada, baik dari hulu sampai hilir. "Diharapkan, ekosistem pembiayaan yang terintegrasi, mulai dari program bantuan sosial sampai pembiayaan komersial lembaga keuangan, dapat mendorong lebih banyak UMKM yang naik kelas," tutur Menko Airlangga.
Tak cuma akses pembiayaan, pemerintah juga mengupayakan peningkatan pada aspek digital demi peningkatan daya saing. Hal itu menjadi perlu karena penyesuaian pola kinerja UMKM baik secara bisnis proses maupun pelayanan dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien dan efektif. Dari sisi ini yang telah dilakukan pemerintah adalah kemudahan perizinan, insentif fiskal, akses pasar dan bahan baku. Â
Setelah itu dilanjutkan dengan penciptaan iklim usaha pembiayaan digital yang sehar, logistik maupun perlindungan data pribadi. "Keberadaan UMKM merupakan pilar penting bagi pembangunan suatu negara. Kalau UMKM bangkit, maka perekonomian akan terungkit,"katanya menutup pembicaraan.
