Jual Bensin Tanpa Akhlak, Saat Negara Menipu dan Meninggalkan Rakyatnya

Tentu saja mereka tak merasakan kerugian seperti diderita rakyat. Kemarahan dan nestapa rakyat tak "relate" dengan mereka. Jika kendaraan rusak, mereka tinggal minta anggaran untuk membeli yang baru. Saat bensin mereka habis pun tak ada uang mereka keluarkan. Sebab semuanya dibiayai pajak rakyat.

Untuk kesekian kali rakyat Indonesia ditinggalkan sendirian. Ditipu bertahun-tahun dan harus menelan pahit nasibnya tanpa dukungan. 

Berharap pada wakil rakyat pun sia-sia. Sebab DPR justru sukarela menjadi "juri bicara" perusahaan negara. Anggota DPR dalam suatu rapat penuh percaya diri mengatakan Pertamina tak punya fasilitas untuk mengoplos bensin. Ada pula yang berbicara kalau oplosan itu artinya minyak tanah dicampur bensin. Seolah wakil rakyat ini hendak mengatakan kalau yang dioplos masih sama-sama bensin, tak apalah.

Mendadak wakil rakyat di DPR menjadi pakar bensin. Memang tidak mengejutkan sebab mereka sudah dikenal "sok tahu" dalam banyak hal. Dan kali ini mereka bukannya mewakili kemarahan dan kepedihan rakyat, justru membela perusahaan negara yang telah menipu rakyat.

Hari ini kita kembali melihat negara, perusahaan negara, dan wakil rakyat seolah sedang bermufakat yang lain. Mereka mementingkan untuk menjaga citra. Sementara integritas mereka penuh tanda tanya. Mungkin malah tidak ada.

Pada akhirnya rakyat Indonesia ditinggalkan oleh negaranya sendiri. Seketika teringat ketika skandal sirup obat yang membuat anak-anak Indonesia mengalami gagal ginjal dan meninggal dunia beberapa waktu lalu. Negara juga nyaris tidak hadir membela rakyatnya. BPOM merasa bersih. Kementerian Kesehatan pun antara ada dan tiada. Semakin ironi ganti rugi yang diputuskan oleh pengadilan hanya berbilang jutaan rupiah.

Begitu murah nasib, keadilan, dan hak rakyat Indonesia. Menaruh kepercayaan pada (perusahaan) negara berselogan AKHLAK, tapi ditipu dengan sangat keji. Ternyata (perusahaan) negara "berbisnis dengan rakyat secara tak berakhlak".