Dukungan terhadap pembangunan tempat ibadah agama lain (sumber: Alvara).
Studi ini mengungkap pula besarnya dukungan umat Islam Indonesia terhadap perlindungan kelompok minoritas. Mayoritas umat Islam Indonesia (81,3%) menyatakan kelompok minoritas harus dilindungi.Â
Sedangkan 12,9% bersikap acuk tak acuh dan 5,8% menyatakan minoritas tidak perlu dilindungi. Persentase dukungan tertinggi terhadap perlindungan minoritas ada di Bali & Nusa Tenggara (88.6%).
Penerimaan pada tetangga beda agama (sumber: Alvara).
Dalam hal toleransi dan penerimaan terhadap tetangga beda agama, mayoritas umat Islam Indonesia (82,9%) menyatakan terbuka terhadap tetangga yang berbeda agama dan bersedia membantu jika dibutuhkan. Sikap penerimaan tertinggi dijumpai pada umat Islam di Maluku dan Papua, sedangkan penerimaan terendah ada di Sumatra.Â
Isu lain yang juga menyeruak dalam perbincangan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini ialah tentang khilafah. Berbagai kelompok baik secara terang-terangan maupun senyap, di ruang publik maupun di dunia maya, berupaya menggelorakan dukungan terhadap sistem khilafah di Indonesia dan pada saat bersamaan menolak NKRI serta Pancasila.
Sikap terhadap perlindungan kelompok minoritas (sumber: Alvara).
Namun, faktanya mayoritas umat Islam Indonesia mendukung NKRI dan Pancasila. Sebesar 83.1% umat Islam Indonesia memilih NKRI sebagai bentuk negara dibanding khilafah. Dukungan terhadap Pancasila juga tinggi. Sebesar 81,6% umat Islam lebih menyetujui ideologi kebangsaan Pancasila dibanding ideologi agama.
Lantas apakah semua itu merupakan kabar baik? Tentu perlu disyukuri, tapi dukungan sebesar 16.9% umat Islam yang memilih khilafah perlu menjadi perhatian. Umat Islam Indonesia yang memilih khilafah paling banyak berasal dari Sulawesi, Bali & Nusa Tenggara, dan Sumatra.
Mayoritas umat Islam memiih NKRI dan Pancasila, serta menolak khilafah (sumber: Alvara).
Lagipula dalam hal Indeks Moderasi Keagamaan, hasil studi ini mengisyaratkan Indonesia tetap perlu waspada. Indeks Moderasi Keagamaan diukur dari empat dimensi, yaitu ideologi kebangsaan, kepemimpinan publik, toleransi, serta demokrasi & HAM.Â
Berdasarkan indeks tersebut delapan provinsi berada dalam status siaga, yaitu Nangroe Aceh Darusalam, Jambi, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.Â