Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diterapkan Ahok-Djarot berjalan dengan baik dan Anies-Sandi menyadari KJP adalah solusi tepat membantu pendidikan anak DKI Jakarta sehingga ada ingin diadopsi menjadi KJP Plus.
KJP yang diterapkan Ahok-Dajrot dikhususkan untuk pendidikan anak-anak dari jenjang dasar hingga keperguruan tinggi khusus bagi yang mau, punya keinginan besar atau sedang menempuh pendidikan sesuai dengan criteria yang telah ditentukan kecuali bagi anak yang putus sekolah atau anak-anak yang tidak memiliki minat untuk sekolah alias malas.
Artinya, dengan kehadiran KJP Ahok-Djarot justru mendorong anak-anak berlomba untuk memiliki semangat dan keinginan besar karena ada beberapa kebutuhan gratis yang ditawarkan KJP tersebut sehingga tidak ada alasan bagi anak-anak DKI Jakarta berpikir tidak mau sekolah, putus sekolah maupun malas sekolah.
Dengan adanya KJP, semestinya anak-anak putus sekolah atau tidak mau sekolah karena terkendala biaya bisa berpikir bahwa KJP menawarkan pendidikan gratis, lalu kemudian anak tersebut tidak mau atau malas sekolah bukan dari tanggung jawab Pemprov itu sendiri
Kenapa anda tidak mau sekolah? Padahal anda digratiskan Pemprov melalui KJP.
Apakah Pemprov bisa memaksa anak tersebut sekolah? Tentu tidak bisa dipaksa.
Jadi, Ketika Anies mengatakan bahwa di wilayah Jakarta Utara ada sekitar 48 persen anak diluar sekolah putus sekolah kemudian Ahok dianggap gagal adalah keliru.
KJP Plus yang ditawarkan Anies saat didebat acara Mata Najwa, seperti yang dicontohkan dengan mengatakan KJP Plus sebagai solusi bagi 48 persen yang dimaksud sebagai bentuk retorika dengan memutar logika kebenaran pihak lain untuk pembenaran dirinya.
Kata “Keberpihakan” yang selalu didengungkan Anies terhadap kalangan menengah kebawah yang dikemas dengan gaya kesantunan dimanfaatkan untuk menunjukkan kepeduliannya dari satu program bisa dimanfaatkan dalam bentuk multi fungsi, misalkan suatu program contoh KJP khusus untuk pendidikan bisa dimanfaatkan bagi anak-anak diluar pendidikan seperti anak diluar sekolah atau putus sekolah, bahkan KJP Plus mungkin bisa digunakan Anies untuk anak nakal atau anak-anak yang diluar konteks pendidikan.
Gaya yang ditunjukkan seolah-olah program yang ditawarkannya lebih pro kalangan bawah dan merasa lebih baik daripada Program Ahok yang dianggap tidak berpihak pada kalangan bawah.
Apakah “Plus” dalam artian bisa digunakan untuk anak-anak diluar sekolah, putus sekolah atau tidak sekolah yang sudah melenceng dari fungsi KJP yang sesungguhnya focus untuk pendidikan?
