Demo DPR 2025: Kegagalan Sistem Politik Indonesia

Dalam sepekan terakhir, gelombang demonstrasi melanda berbagai kota di Indonesia sebagai respon terhadap tunjangan rumah anggota DPR yang mencapai Rp. 50 juta perbulan di tengah kondisi ekonomi sulit. ketegangan meningkat setelah seorang pengemudi ojek tewas tertabrak kendaraan taktis polisi saat aksi di Jakarta ,yang memicu protes lebih besar dan insiden kekerasan, termasuk pembakaran gedung parlemen di Makassar. Tidak hanya itu respon pemeritah memicu eskalasi dimana penggunaan gas air mata dan pengerahan aparat militer oleh aparat kepolisian.

Terdapat beberapa jenis Analisis Sistem Politik pada Demo DPR RI 2025 yaitu:

• Struktur – Lembaga dan Tata Kelola
       Rakyat memprotes tunjangan anggota dewan yang sangat besar (sekitar 50 Juta) perbulan, jauh diatas upah minimum, sementara banyak warga kesulitan ekonomi. Ini mencerminkan kesenjangan struktural.
  Kegagalan: Fungsi representasi dan kontrol DPR gagal menyebabkan struktur berjalan tapi menyimpang dari UUD yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
• Perspektif Kultur – Norma dan Nilai Kolektif
         Rasa ketidakadilan tumbuh karena elit politik terlihat jauh dari realitas rakyat, hal ini melemahkan kepercayaan publik terhadap negara sebagai institusi yang mewakili kepentingan rakyat.
  Kegagalan: Membuat hubungan antar warga dan institusi  demokrasi menjadi lebih emosional. Protes ini tidak hanya soal substansi tetapi juga melibatkan simbol simbol sosial (seperti kematian pengemudi ojol yang menyentuh solidaritas kolektif).
• Proses – Mekanisme Perdamaian dan Dialog
          Respon pemerintah memicu eskalasi: Dimana penggunaan kekuatan oleh aparat (gas air mata, pengerahan aparat militer) penyebutan pengunjuk rasa sebagai “perusuh” atau “teroris” ini menghambat dialog damai dan mengikis ruang demokrasi.
  Kegagalan: janji pemotongan tunjangan dan investigasi banyak pihak menilai solusi ini superfisial ,belum menyentuh struktur sistematik seperti reformasi portal politik, transparansi, dan kesejahteraan yang merata.

Dari beberapa Analisis Sistem Politik diatas terdapat beberapa kegagalan tujuan negara yang terdapat di UUD 1945 yaitu :

• Perlindungan Rakyat
  Dimana aparat yang seharusnya memberikan perlindungan dan memelihara keamanan sebagai mana tertulis di UU No 20 tahun 2002 tentang kepolisian NKRI tetapi justru malah mecederai rasa aman publik
• Kesejahteraan umum
  Ketimpangan tunjangan legislatif dan sulitnya kehidupan sehari hari menandakan negara gagal memajukan kesejahteraan
• Mencerdaskan Bangsa
  Pendidikan politik yang seharusnya membangun kesadaran demokratis rakyat justru tercoreng oleh perilaku elit politik.

  Gelombang demonstrasi menolak tunjangan DPR RI 2025 menegaskan adanya krisis sistemik dalam politik Indonesia. Dari aspek struktur, DPR gagal menjalankan fungsi representasi dan kontrol sehingga melahirkan kesenjangan antara kebijakan elit dan realitas rakyat. Dari sisi kultur, tumbuh rasa ketidakadilan yang memperlemah kepercayaan publik terhadap negara, diperparah oleh simbol-simbol sosial yang menyulut solidaritas kolektif. Dari segi proses, respon pemerintah yang represif dengan kekerasan dan pelabelan negatif pada demonstran justru menutup ruang dialog demokratis. Kegagalan ini jelas melanggar amanat UUD 1945, khususnya dalam melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, protes ini bukan hanya soal tunjangan DPR, melainkan cerminan runtuhnya legitimasi politik yang menuntut perbaikan struktural, kultural, dan proses demokrasi agar tujuan negara benar-benar terwujud.

Sumber Referensi :

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2002). Otoritas Jasa Keuangan. Diakses pada 04 September 2025,dari https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_2_Tahun_2002_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia.pdf
• Protes di Indonesia: Presiden mencabut tunjangan anggota parlemen demi meredakan ketegangan.The Guardian. Diakses pada 04 September 2025, dari https://www.theguardian.com/world/2025/sep/01/indonesia-protests-president-prabowo-subianto-scraps-lawmakers-perks
• Pemimpin Indonesia berjanji mencabut tunjangan anggota parlemen setelah protes menyebabkan 6 orang tewas. Associated Press. Diakses pada 04 September 2025,dari https://apnews.com/article/indonesia-students-protests-2b4ad65b836a3b38b6a037b2f45cb309
• Mahasiswa Indonesia melakukan aksi protes di parlemen, menunggu pertemuan dengan pemerintah. Reuters. Diakses pada 04 September 2025 dari https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesian-students-stage-parliament-protest-await-meeting-with-government-2025-09-04/
• Sedikitnya 3 orang tewas setelah massa membakar gedung parlemen daerah di Indonesia. Associated Press. Diakses pada 04 September 2025 dari https://apnews.com/article/indonesia-students-protests-2b4ad65b836a3b38b6a037b2f45cb309

Tim Penulis:

1. Aliza Purbasari (2316041024)
2. Wafiq Nabillah (2316041055)
3. Eky Anisa Putri (2316041057)