JAWA BARAT - Dedi Mulyadi Bupati Purwakarta, Jawa Barat Dua Periode ini terjun ke dunia politik dimulai ketika ia terpilih menjadi Anggota DPRD Purwakarta pada Periode 1999-2004, pada tahun 2003, ia terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta Periode 2003-2008. Dan Periode 2008-2013 s/d 2013-2018 Menjabat Bupati Purwakarta.
Pada 23 April 2016, Dedi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Periode 2016 - 2020. Menyandang status sebagai ketua DPD Partai tak membuat Dedi Mulyadi serta merta mendapat dukungan partai beringin tempatnya bernaung selama 25 tahun itu.
DPP Golkar secara resmi telah memberikan dukungan 17 kursi kepada Kang Emil sapaan akbrab Wali Kota Bandung Ridwal Kamil, Tentu Golkar punya hitungan-hitungan sehingga dukungan Golkar berlabuh kepada orang yang notabene diluar kandang Golkar.
Dukungan seperti yang diterapkan DPP Golkar kepada Kang Emil semakin mempertajam kenyataan, bahwa politik itu kejam serta tak ada kata lain selain "Nafsu Berkuasa" dan itulah hakikat partai politik sesungguhnya. Sebab semua partai ingin mendukung kandidat yang paling berpeluang menang.
Berbekal hasil survey. Mayoritas partai menjadikan rujukan dalam menjatuhkan pilihan dukungan dengan mengesampingkan pengabdian kader, ideologi kader, loyalitas kader. Tak akan mendapat dukungan kader murni jika peluang berkuasa semakin menipis.
Jika partai hanya berpatokan kepada hasil survey semata tanpa melihat potensi lain seperti masih berpeluangnya kader internal meningkatkan elektabilitas, masih punya waktu 'turun gunung' jika itu semua tak menjadi pertimbangan petinggi partai tentu layak dikatakan nafsu partai makin luar biasa untuk berkuasa dengan cara yang sangat enteng.
Kembali ke Dedi Mulyadi, oleh karena hasil survey Emil dipuncak dibandingkan ketua DPD Golkar Jawa Barat. Sehingga Dedi ditinggalkan. Penulis menarik kesimpulan dan ini berlaku sama kepada semua partai bahwa sesungguhnya kejadian seperti ini semakin meperjelas partai tidak peras keringat mendongrak elektabilitas sang calon dengan kata lain, partai hanya terima bersih mendukung calon yang memiliki tingkat keterpilihan paling tinggi.
Perlu diingat, dengan fenomena ini, janganlah partai berkecil Hati jika nanti calon telah resmi menjabat kepala daerah, mereka cuek dengan partai-partai pengusungnya, sebab andil partai bisa saja dianggap hanya sebatas syarat pencalonan di KPU bukan atas dasar perjuangan sejak awal.
Saya menyakini akan beda kasus dengan Partai yang mimilih kader internal atau ekternal untuk di sosialisasikan ketengah masyarakat, berjuang bersama memenangkan pilihat rakyat.
Diposting pertama di FB Himun Zuhri
Bangko, 6 November 2017Â
