Kebijakan publik hampir selalu lahir di tengah tarik-menarik kepentingan. Ada kementerian yang fokus menjaga disiplin fiskal, sementara di sisi lain muncul dorongan agar pemerintah lebih berani menggelontorkan likuiditas untuk menggerakkan ekonomi. Di antara dinamika itulah, Muhammad Qodari hadir dengan cara pandang segar bagi Kantor Staf Kepresidenan (KSP): bukan sekadar koordinator teknis, tetapi akselerator kebijakan yang mampu membaca kebutuhan rakyat sekaligus mendorong langkah cepat pemerintah.
Salah satu contohnya terlihat dalam pendekatan "gas ekonomi." Qodari mengapresiasi keberanian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri PKP Maruarar Sirait yang menekan pedal gas kebijakan. Maruarar bahkan mengambil langkah awal dengan menurunkan Giro Wajib Minimum dari 5 persen menjadi 4 persen. Meski sederhana, kebijakan ini berdampak nyata: sekitar Rp80 triliun dana berpindah untuk membuka akses perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Di sini tampak kepekaan Qodari membaca realitas sosial-ekonomi Indonesia. Ia menyadari bahwa mayoritas rakyat hidup dengan pendapatan hanya Rp3--4 juta per bulan. Dalam kondisi demikian, subsidi perumahan bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar. Kebijakan yang menekan bunga, meringankan cicilan, atau melonggarkan syarat kredit jauh lebih terasa manfaatnya dibanding jargon makroekonomi yang berhenti di ruang seminar.
Sikap kritis Qodari juga muncul ketika membahas soal disiplin fiskal. Baginya, rem memang penting, tetapi jika terlalu lama diinjak, mobil ekonomi justru tak bergerak. Pesannya sederhana sekaligus menohok: kebijakan fiskal harus adaptif. Tidak bisa selamanya bermain aman, apalagi ketika rakyat menunggu perbaikan daya beli.
Di titik inilah peran KSP menemukan bentuk baru. Bukan hanya "tangan kanan Presiden" yang mengoordinasikan urusan teknis, melainkan juga menjadi cermin yang jujur: kapan pemerintah perlu menahan diri, dan kapan harus berani melaju lebih kencang. KSP di bawah Qodari mengambil posisi sebagai pengawal mutu kebijakan sekaligus akseleratornya. Ia memastikan setiap program tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga masuk akal, realistis, dan menyentuh kebutuhan nyata rakyat.
Jika konsistensi ini terjaga, transformasi tersebut akan menempatkan KSP sebagai ruang refleksi di tubuh pemerintahan: ruang yang berani mengingatkan, menguji dengan kritis, namun tetap konstruktif dalam mendukung visi besar negara. Sebuah ruang yang memastikan mesin ekonomi Indonesia tetap bergerak, produktif, dan berpihak pada rakyat kecil.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
