Pendidikan dan Privilege di Indonesia

Hey, Kamu tau ga sih apa itu pendidikan? Pasti di pikiran banyak orang pendidikan adalah proses belajar mengajar yang terkadang bikin bosen, Pendidikan bukan sekadar tentang duduk di kelas dan mendengarkan ceramah guru aja lho. Lebih dari itu, pendidikan merupakan langkah kita untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan cerdas dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan sadar dan terencana untuk menciptakan suasana serta proses pembelajaran yang mendukung keterlibatan aktif peserta didik. Tujuannya adalah agar mereka dapat mengembangkan potensi diri dengan baik, sehingga memiliki kekuatan spiritual, kemampuan mengendalikan diri, kepribadian yang kuat, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara (Makkawaru, 2019).  Kita memiliki kesempatan untuk belajar dari berbagai sumber, kapan saja, dan dengan cara apapun. Contohnya, kita bisa memanfaatkan YouTube untuk mencari tutorial, mengikuti kursus online, atau bahkan belajar dari pengalaman orang-orang sukses yang kita temui di media sosial. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyerap ilmu tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dari tujuh negara di Asia Tenggara, Indonesia termasuk yang terendah dalam aspek kualitas pendidikannya. bahkan, kualitas pendidikannya kalah dengan Malaysia dan Vietnam yang baru saja merdeka. Akibatnya, di masa mendatang pun, kualitas pendidikan di Indonesia akan sangat terabaikan (Panani et al., 2024). Hal ini harusnya berkaitan erat dengan  undang undang No.20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa "Pendidikan harus cuma-cuma, paling tidak pada tahap-tahap awal dan dasar". Namun realitanya, masih banyak anak yang kurang beruntung dalam perihal mengakses pendidikan. Mirisnya hal ini membuat beberapa anak tersandung dalam kondisi ekonomi atau lingkungan yang kurang mendukung. Contohnya adalah beberapa anak dengan mudah mengakses les privat atau memiliki gadget canggih untuk belajar online, sedangkan ada juga yang harus menempuh perjalanan jauh berkilo-kilo untuk mencapai sekolah.

Jika kita kaitkan dengan teori kritis, Paradigma pendidikan yang mendukung gagasan bahwa pendidikan harus difokuskan pada analisis kritis terhadap struktur dan sistem sosial yang menimbulkan berbagai bentuk ketidaksetaraan. Paradigma pendidikan kritis mengarahkan siswa menuju kesadaran kritis suatu kondisi kesadaran yang memandang realitas sebagai suatu kesatuan yang kompleks dan saling terkait (Adnan, 2015). Kesenjangan dalam akses siswa terhadap teknologi dan kapasitas untuk mengejar pendidikan tinggi bukan hanya akibat faktor individu atau kurangnya dana. Sebaliknya, kesenjangan tersebut merupakan ekspresi dominasi ekonomi dan struktur kekuasaan yang secara konsisten melanggengkan ketimpangan.

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara dan dijamin secara konstitusional di dalam UUD 1945 (Dona & Irwansyah, 2024). Hal ini sudah seharusnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah untuk memastikan setiap individu mendapatkan haknya dalam mengakses pendidikan. Dan jika melihat lebih dalam siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi yang stabil cenderung memiliki akses yang lebih mudah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebaliknya, siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang stabil mungkin menghadapi berbagai kendala dalam mencapai tujuan pendidikan mereka (Simanjuntak et al., 2024). Privilege dalam pendidikan kini melampaui sekadar kemampuan finansial untuk membayar uang sekolah. Di era digital  ini, privilege mencakup berbagai aspek, seperti akses ke perangkat teknologi, koneksi internet yang stabil, lingkungan belajar yang kondusif, serta dukungan orangtua yang memadai. Seorang siswa yang memiliki akses penuh ke laptop pribadi, internet berkecepatan tinggi, dan ruang belajar yang nyaman tentunya memiliki keuntungan yang signifikan dibandingkan dengan temannya yang harus berbagi smartphone dengan saudara untuk mengikuti pembelajaran daring.
Mengatasi kesenjangan pendidikan dan masalah privilege memerlukan kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat. Pemerintah dapat mengambil langkah awal dengan memperkuat kebijakan yang mendukung pemerataan akses pendidikan, misalnya dengan meningkatkan anggaran untuk daerah-daerah tertinggal serta membangun infrastruktur digital yang memadai. Di samping itu, program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar juga perlu diperluas agar dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran digital di era modern. Institusi pendidikan memiliki kesempatan untuk mengembangkan sistem pembelajaran hybrid yang inklusif, dengan memperhatikan keterbatasan akses yang dihadapi oleh siswa. Kerja sama dengan sektor swasta dan komunitas non profit menjadi sangat penting dalam menyediakan fasilitas pendukung, seperti perpustakaan digital dan program peminjaman perangkat pembelajaran. Di sisi lain, masyarakat dapat berkontribusi dengan membentuk komunitas belajar lokal dan menyelenggarakan program mentoring sukarela, yang dapat memberikan bimbingan kepada siswa dari keluarga prasejahtera.

Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan bahwa privilege tidak lagi menjadi faktor penentu utama dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh generasi muda Indonesia. Dengan memfokuskan pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan bagi semua segmen masyarakat, kita dapat membantu menciptakan masa depan yang lebih adil dan inklusif. Jadi, Untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang setara, dibutuhkan komitmen jangka panjang dan kerjasama dari semua pihak. Meskipun privilege dalam pendidikan tidak mungkin dihapuskan sepenuhnya, dampak negatifnya dapat diminimalisir melalui kebijakan yang tepat dan tindakan konkret dari seluruh elemen masyarakat. Hanya dengan cara inilah pendidikan dapat berfungsi sebagai kunci untuk membuka kesempatan yang sama bagi setiap anak bangsa.