Untuk memastikan komitmennya terwujud, Prabowo telah mengimplementasikan berbagai kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi. Kebijakan ini mencakup:
a. Penerapan Hukum yang Tegas
Prabowo menekankan pentingnya penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Ia berkomitmen untuk tidak memberikan ampun kepada siapapun yang terlibat dalam praktik korupsi, termasuk pejabat tinggi. Dengan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan akan memberikan efek jera bagi calon pelaku korupsi.
b. Pendidikan dan Kesadaran Publik
Prabowo juga berfokus pada pendidikan dan peningkatan kesadaran publik mengenai bahaya korupsi. Melalui kampanye dan program pendidikan, masyarakat diharapkan dapat memahami dampak negatif dari korupsi dan berperan aktif dalam pencegahannya.
c. Pengembangan Teknologi Informasi
Dalam era digital, Prabowo memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan aplikasi dan platform digital untuk melaporkan dugaan korupsi menjadi salah satu inovasi yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam berpartisipasi.
7. Kolaborasi Internasional
Prabowo menyadari bahwa korupsi adalah masalah global yang memerlukan kerjasama internasional. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara lain dalam upaya pemberantasan korupsi. Melalui pertukaran informasi dan pengalaman, diharapkan Indonesia dapat belajar dari praktik terbaik yang diterapkan di negara lain.
8. Evaluasi dan Monitoring
Untuk memastikan efektivitas kebijakan yang diterapkan, Prabowo menekankan pentingnya evaluasi dan monitoring secara berkala. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana kebijakan yang diambil berhasil dan di mana perlu dilakukan perbaikan.
