Mohon tunggu...
Visca Rifani
Visca Rifani Mohon Tunggu... Lainnya - Only Human

Hai......

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Pandangan Saya tentang Sistem Ekonomi

8 November 2020   00:49 Diperbarui: 8 November 2020   00:57 321
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

 Sistem ekonomi adalah sebuah cara yang dipakai baik oleh organisasi atau negara untuk mengatur semua kegiatan perekonomian dalam masyarakat yang berada di dalamnya. Aturan tersebut dibuat dengan berlandaskan suatu prinsip tertentu untuk mencapai kesejahteraan atau memecahkan masalah ekonomi.Sistem ekonomi sebagai alat pencapaian tujuan bersama

Sistem ekonomi ini berbeda-beda di setiap negara. Hal ini, karena setiap negara belum tentu mempunyai masalah ekonomi dan peraturan yang sama. Sistem ini terdiri dari unsur-unsur ekonomi yang saling terkait, yang bekerja bersama-sama untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan tertentu yang diharapkan.

Terkhusus untuk sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Landasaan idiil dari sistem ekonomi Pancasila tentu saja adalah Pancasila.Yang dimana dalam menjalankan sistem perekonomian Indonesia, nilai dan etika agama berperan penting.Lalu  mengutamakan prinsip humanis dan menolak eksploitasi.Seluruh kegiatan ekonomi bermula dari keinginan keluarga untuk menjaga persatuan.Sistem ekonomi Indonesia dijalankan bersama dengan nilai-nilai demokrasi.Dan semua sumber daya ekonomi yang ada dikelola dan digunakan demi kesejahteraan seluruh warga negara. 

1. Kelebihan Sistem Ekonomi Pancasila

  • Kegiatan perekonomian disusun dan dilaksanaan berdasarkan asas kekeluargaan.
  • Semua cabang produksi yang penting dan strategis dikelola oleh negara demi kemakmuran rakyatnya.
  • Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dikelola oleh negara dan dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya.
  • Setiap warga negara bebas dalam memilih pekerjaannya dan berhak atas pekerjaan serta kehidupan yang layak.
  • Semua sumber kakayaan dan sumber keuangan negara dipakai atas pemufakatan dan pengawasan lembaga perwakilan rakyat dan kebijakannya diawasi oleh rakyat.

2. Kekurangan Sistem Ekonomi Pancasila

  • Adanya sistem free fight liberalisme yang berpotensi menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan kekayaan alam.
  • Adanya sistem etatisme, yaitu paham dimana negara dan aparatur ekonominya bersifat dominan sehingga dapat mematikan berbagai potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
  • Adanya persaingan tidak sehat dimana terjadi pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli dan monopsoni yang tidak sesuai dengan cita-cita keadilan sosial karena merugikan masyarakat luas.

Dasar negara Indonesia menyatakan bahwa sistem ekonomi yang dikonsepkan adalah Ekonomi Kerakyatan (ekonomi yang dikuasai oleh rakyat), tetapi kenyataannya aktivitas ekonomi yang berlangsung saat ini mencerminkan Sistem Ekonomi Kapitalis, sehingga saat ini yang terjadi adalah dualisme ekonomi. Dualisme ekonomi mengacu pada pemikiran J.H. Boeke yang menggambarkan adanya dua keadaan yang amat berbeda dalam suatu masyarakat, yang hidup berkembang secara berdampingan. Keadaan pertama bersifat “superior”, sedangkan yang lainnya bersifat “inferior".Dualisme ekonomi di Indonesia tidak hanya mewujud sebagai akibat perbedaan taraf pengembangan teknologi, melainkan tampak sebagai perbedaan konsep nilai (falsafah), ideologi, dan sosial-budaya, yang mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi. 

Sektor ekonomi formal di pusat-pusat perkotaan tetap saja tidak mampu menampung banyaknya tenaga kerja, yang akhirnya berusaha di sektor informal. Dalam struktur ekonomi nasional pun perbedaan (konfigurasi) antara pelaku ekonomi konglomerat dan pelaku ekonomi rakyat masih terlihat jelas.Kenyataan model dualisme ekonomi ini berpengaruh dalam pengambilan kebijakan ekonomi dan penyusunan strategi pembangunan. Dalam struktur dualistik yang timpang, pengaruh kebijakan ekonomi dapat berbeda (tradeoff), sehingga dibutuhkan kebijakan afirmatif (pemihakan) kepada pelaku ekonomi yang kecil, rentan, dan miskin. Jika tidak, kebijakan yang didesain secara makro-deduktif cenderung selalu menguntungkan (makin memakmurkan) pelaku ekonomi besar (sektor modern), yang membawa korban pada kemerosotan kesejahteraan pelaku ekonomi rakyat yang umumnya bergerak di sektor informal, pertanian, dan di wilayah pedesaan 

Nama:Visca Rifani

Fakultas:Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

https://fisip.uhamka.ac.id/

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun