Berdasarkan dari beberapa artikel yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, artikel tersebut memiliki kasus yang sama. Artikel tersebut membahas adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan terhadap tenaga kerjanya secara besar-besaran akibat adanya krisis global. Perusahaan-perusahaan yang terkena dampak krisis global adalah perusahaan yang bergerak pada sektor rill dan tergantung pada permintaan eksternal seperti industri manufaktur, pertanian, pertambangan. Dan pada kasus dalam artikel di atas, salah satu contohnya adalah industri tekstil, yang mana industri ini adalah industri manufaktur dan pada umumnya mereka berorientasi ekspor.
Telah diketahui sebelumnya, pasar ekspor tujuan industri tekstil adalah Amerika Serikat (AS). Di Indonesia, Jawa Barat adalah sentra utama industri tekstil dengan lebih 700 pabrik dan menyerap sekitar 700.000 tenaga kerja. Industri tekstil ini mengekspor kemeja, blus, piyama, baju hangat, dan produk-produk tekstil lainnya ke Amerika Serikat (AS). Industri ini terancam dengan adanya krisis global yang bermula dari adanya penurunan daya beli masyarakat AS terhadap pembelian akan sandang. Adanya penurunan daya beli masyarakat negara tujuan ekspor, maka permintaan akan produk tekstil berkurang, dan berdampak pada tingkat profitabilitas perusahaan yang rendah. Sedangkan di sisi lain, kegiatan produksi tetap berjalan dengan biaya produksi yang semakin meningkat. Perlu diketahui, bahan baku industri tekstil adalah kapas dan fiber yang mana bahan baku tersebut adalah impor karena di Indonesia jumlahnya tidak mencukupi untuk proses produksi. Karena bahan baku mereka impor, dengan adanya krisis global membuat biaya bahan baku melonjak dan semakin meningkatkan biaya produksi perusahaan. Selain biaya bahan baku yang melonjak, perusahaan juga harus menanggung biaya upah tenaga kerja mereka. Dengan adanya kenaikan biaya produksi dan rendahnya profit yang diperoleh, maka mau tidak mau mereka mengurangi kegiatan produksi dan melakukan berbagai upaya efisiensi termasuk perampingan jumlah tenaga kerja. Dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap oleh industri ini, maka bisa dikatakan industri ini termasuk industri padat karya. Jadi bisa dibayangkan, dengan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran akan berdampak pada jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia maka tingkat kemiskinan juga semakin tinggi, karena banyak penduduk yang tidak memiliki penghasilan. Pengangguran sebenarnya bukan masalah baru di Indonesia. Pengangguran sendiri, adalah suatu kondisi dimana terjadi kelebihan jumlah pekerja yang ditawarkan dibandingkan permintaan. Jenisnya sendiri terbagi menjadi pengangguran friksional, struktural, siklis,dan musiman. Dan kondisi pengangguran yang akan kita alami adalah pengangguran siklis. Karena pengangguran ini disebabkan adanya imbas dari naik turunnya kondisi ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari penawaran. Memang selalu tejadi trade-off antara pengangguran dengan tingkat inflasi, seperti yang tergambarkan jelas dalam Kurva Philip. Dimana saat angka pengangguran ingin diturunkan, angka tingkat inflasi akan meninggi,dan begitupun sebaliknya, disaat kita ingin menurunkan tingkat inflasi , angka pengangguran menjadi tinggi. Diperlukan keadaan equilibrium yang sesuai antara kedua trade-off di atas, dan tentu saja krisis global ini akan mengganggu kestabilan kurva tersebut. Selain itu di Indonesia sendiri terjadi miss antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, ketidak mix and match-nya tenaga kerja dengan pendidikan. Misalnya saja, perusahaan banyak membutuhkan tenaga ahli yang bergerak dibidang mesin namun justru lebih banyak orang memilih untuk belajar ilmu kedokteran atau ekonomi yang realitanya, di kota-kota besar telah terjadi surplus tenaga kerja dalam bidang tersebut. Paradigma-paradigma seperti inilah yang harusnya diubah dan lebih diarahakan oleh pemerintah. Menurut kami ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah: * Menggalakkan UKM ( Usaha Kecil Menengah ) Menurut kami. UKM sangat penting dalam menunjang perekonomian masyarakat kecil sekaligus industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Namun ternyata UKM jugalah yang paling resist terhadap dampak dari krisis global. UKM khususnya yang bergerak di tingkat lokal tidak akan terpengaruh oleh carut-marutnya stock-exchange di dunia, tidak akan terpengaruh oleh menurunnya impor dari negara lain, dan tentu saja tak terpengaruh oleh intervensi politik. * Memberikan stimulus bagi dunia usaha Menurut kami pemerintah harus memberikan stimulus kepada dunia usaha seperti penurunan tingkat pajak agar meningkatkan kegiatan produktitivitas perusahaan dan dapat menyerap tenaga kerja dan mencegah adanya PHK. Peningkatan investasi dan tingkat konsumsi yang produktif harus maju beriringan sehingga produksi dapat meningkat. Kebijakan-kebijakan pemerintah juga harus mendukung baik kebijakan dalam maupun luar negeri. * Diversifikasi negara tujuan ekspor Selama ini kita terfokus untuk melakukan ekspor ke Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya, sedangkan negara-negara lain kurang mendapat perhatian. Karena itu perlu adanya diversivikasi terhadap negara tujuan ekspor sehingga kekacauan perekonomian yang melanda suatu negara tak akan berdampak terlalu besar terhadap negara kita * Pemerintah harus menjadi mitra usaha dan stakeholder yang baik bagi pebisnis. Pemrintah perlu melakukan perbaikan pelayanan birokrasi dan mempermudah perizinan usaha adalah salah satu langkah konkret yang dapat mulai dijalankan seperti pemberantasan korupsi dan stabilitas ketersediaan energi juga merupakan hal-hal yang harus segera dibenahi.
Sumber:
1. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_155761.pdf 2. http://blog.stie-mce.ac.id/amirkusnanto/2010/12/28/apakah-dampak-krisis-keuangan-global-terhadap-perekonomian-indonesia/ 3. http://elsaryan.wordpress.com/2009/09/08/krisis-ekonomi-global-2008-serta-dampaknya-bagi-perekonomian-indonesia/
