Perkembangan ekonomi pada era Presiden Joko Widodo di pertengahan tahun 2015 mulai kian terasa tantangannya. Banyak media yang seolah mengungkapkan kebenaran, namun ternyata hanya mengungkapkan sisi lokal yang sesungguhnya masih membutuhkan pemaparan lebih lagi dalam memberi jawaban kondisi yang tepat, mengenai perekonomian di negara yang baru menapaki usia ke-70 tahun. Gejolak ekonomi sebuah negara yang memiliki ikatan yang sama dengan Indonesia, tentunya memberikan dampak bagi Indonesia pada akhirnya. Buakan itu saja, bersama negara-negara sekawasannya, negara-negara ASEAN, Indonesia tidak bisa menghindari kemerosotan nilai tukar terhadap dollar Amerika Serikat. “Dollar memang sempat mencapai 14 (ribu rupiah-Red), tapi kalau 14 itu sama-sama dirasakan di seluruh dunia..., “itu ‘kan bukan krisis (di Indonesia saja)...,”., krisis dunia kali ini sedang bergulir namun masih bisa diimbangi sikap bijak Indonesia.
Dan tugas pemerintah saat ini dan ke depan adalah mencari cara melepaskan ikatan yang ada. Hal ini bertujuan sebagai usaha-usaha melepaskan ikatan Global yang masih mungkin menyeret negeri ini kembali dalam situasi krisis yang sama di waktu mendatang. Cita cita Tri Sakti yang menjadi dasar Nawacita Jokowi tentunya harus terus diperjuangkan, agar keinginan Jokowi JK bersama Kabinet Kerjanya dapat membawa Indonesia mewujudkan Tri Sakti Bung Karno, yaitu berdaulat di Politik, mandiri di ekonomi dan berkepribadian bangsa.
Kebijakan Jokowi baru akan terlihat pada 3 tahun kedepan karena kebijakan Pak Jokowi bergerak dari desa ke kota. Hal ini terbukti saat kondisi ekonomi tampak melemah adanya kebijakan anggaran dana yang di keluarkan untuk pembangunan desa sebesar 1,4 M dan juga di pangkasnya beberapa aturan tentang pencairan dana. Adanya juga kebijakan baru tentang pemerintah bakal menghentikan sementara penerimaan PNS. Terhitung mulai tahun depan. Alasan penghentian sementara penerimaan PNS, karena penambahan PNS hanya akan menambah beban negara dari belanja pegawai yang setiap tahun mengalami kenaikan.
Yang perlu di pertanyakan di balik semua kebijakan Pak Jokowi saat ini adalah apakah kebijakan yang dibuat sekrang benar-benar murni kebijakan pemimpin atau hanya sebagai kebijakan politik untuk 4 tahun yang akan datang ?
