  Ketiga, transparansi dalam pembentukan koalisi dan penunjukan pejabat publik harus menjadi prinsip utama. Masyarakat berhak untuk mengetahui pertimbangan politik di balik setiap keputusan strategis, termasuk alasan mengapa partai tertentu bergabung dengan pemerintah. Transparansi dalam politik sangat penting agar masyarakat tidak memandang proses pemerintahan sebagai hasil dari transaksi kekuasaan, melainkan sebagai bentuk pemerintahan yang jujur dan dapat dipercaya. Dengan demikian, sistem kepresidenan Indonesia akan mendapatkan legitimasi dan dukungan yang kuat dari rakyat.
  Selain itu, pendidikan politik untuk masyarakat perlu ditingkatkan agar warga dapat memahami mekanisme pemerintahan dengan lebih rasional. Partisipasi publik yang cerdas akan menjadi penyeimbang terhadap praktik kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, kualitas demokrasi ditentukan tidak hanya oleh para pelaku politik di tingkat atas, tetapi juga oleh kesadaran warga di tingkat bawah.
Sistem presidensial bukanlah sistem yang cacat. Masalah terletak pada cara kita mengelola sistem dalam konteks politik yang kompleks. Jika partai politik dapat menjalankan fungsi perwakilan dan rekrutmen politik dengan baik, maka sistem multi-partai tidak akan menjadi beban bagi presidenalisme. Sebaliknya, hal ini akan memperkaya demokrasi dengan beragam pandangan dan solusi kebijakan.
  Namun, jika partai politik bertindak hanya sebagai alat untuk perebutan kekuasaan tanpa dasar ideologis, maka sistem kepresidenan akan menjadi panggung bagi politik transaksional semata. Dalam keadaan seperti itu, masyarakat tidak akan lagi melihat pemerintah sebagai pelayan publik, melainkan sekadar sebagai tempat untuk kompromi elit.
  Saya percaya bahwa demokrasi yang matang tidak lahir dari sistem yang sempurna, melainkan dari keinginan untuk terus memperbaikinya. Kebangkitan presidensialisme multipartai di Indonesia merupakan fase penting dalam perjalanan penguatan demokrasi kita. Ini menantang kita untuk berpikir lebih mendalam, apakah kita ingin mempertahankan stabilitas yang tidak nyata dengan mengorbankan kualitas demokrasi, atau berani memperkuat sistem dengan memperbaiki kelemahan struktural yang ada?
  Sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan, saya meyakini bahwa jawabannya sudah jelas. Sebuah demokrasi yang sehat membutuhkan keberanian untuk melakukan perubahan. Kita memerlukan suatu sistem politik yang tidak hanya stabil secara formal, tetapi juga adil, transparan, dan berfokus pada kepentingan masyarakat. Hanya dengan demikian, sistem presidensial multipartai di Indonesia tidak akan lagi menjadi sumber ketegangan dan akan mulai berfungsi sebagai dasar untuk pemerintahan yang benar-benar demokratis.
Penulis: Vina dwi Putri
Program Studi: Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang PSDKU Serang
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
