Cita-cita masyarakat dan bangsa untuk mencapai masyarakat yang maju, adil dan makmur, material dari spiritual berdasarkan Pancasila memerlukan struktur ekonomi yang ideal.
Sebagaimana Sistem Ekonomi Pancasila ini yang mengacu pada pasal 33 setelah amandemen 2002 sebagaimana dijelaskan bahwa perekonomian Indonesia itu sendiri berlandaskan dari asas kekeluargaan dan disusun sebagai usaha bersama dalam merealisasikan kegiatan ekonomi Indonesia yang baik dengan sumber daya berupa bumi dan air serta kekayaan alam lainnya dipergunakan oleh Negara dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya agar dapat hidup makmur dan sejahtera.
Perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan atas dasar demokrasi ekonomi, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional ini mensyaratkan bahwa pembangunan ekonomi haruslah didasarkan pada kekuatan lokal dan nasional untuk tidak hanya mencapai 'nilai tambah ekonomi' melainkan juga 'nilai tambah sosial-kultural', yaitu peningkatan martabat dan kemandirian bangsa.
Struktur Ekonomi Ideal demikian adalah identik dengan struktur ekonomi yang berorientasi dan mengabdi pada kepentingan nasional, dimana 'nation' merupakan kesatuan atau kelembagaan formal yang tertinggi.
Sistem ekonomi ini harus diatur berdasarkan kepentingan dan keinginan bangsa Negara itu sendiri dengan melakukan sistem perekonomian yang berkesesuaian dengan mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak agar dapat mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik tanpa meninggalkan etika dan moral dalam beragama atau dalam hal ini pembangunan ekonomi harus beriringan dengan pembangunan moral atau karakter bangsa dan ditujukan untuk menjamin keadilan antar sesama makhluk ciptaan Allah SWT, bukan hanya sekedar pembangunan materil.
Kerjasama regional dan internasional hendaknya tidak merugikan atau bertabrakan dengan kepentingan nasional sebagai keseluruhan. Struktur Ekonomi Ideal adalah struktur ekonomi pada satu pihak berorientasi pada sumber daya ekonomi potensial yang dimiliki atau dapat disediakan oleh suatu bangsa dan pada lain pihak berorientasi pada kebutuhan seluruh masyarakat sebagaimana dicita-citakan oleh bangsa yang bersangkutan.
Struktur Ekonomi Nasional adalah struktur yang pada satu pihak tercantum dalam konstitusi Negara bersangkutan jadi bersifat yuridik kelembagaan konstitusional formal dan pada lain pihak mempunyai struktur yang tangguh kuat yang tidak tergantung pada kekuatan luar meskipun mempunyai hubungan internasional yang luas.
Struktur Ekonomi Ideal juga harus berasaskan moral keadilan sosial agar keseimbangan terhadap keharmonisasian, keefesienan dan berkeadilan antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas dan bertanggung jawab menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat luas dengan berlakunya sistem persatuan yang berasaskan bersamaan, asas kekeluargaan, sosionalisme, dan sosio demokrasi dalam ekonomi dengan begini kita dapat mencapai struktur ekonomi yang kuat dan ideal bagi bangsa Indonesia.
