[caption id="attachment_195938" align="aligncenter" width="538" caption="ilustrasi:mediaindonesia.com"][/caption]
Senin (18/6/2012) di Hotel Swisbel Jayapura, Papua, Menko Polhukam Djoko Suyanto didampingi Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN bertemu dan berdialog dengan sejumlah tokoh masyarakat dari unsur adat, agama dan elemen lainnya.
Media lokal Bintang Papua memberitakan, bahwa dalam pertemuan itu terungkap sejumlah persoalan.
”Pertemuan dengan masyarakat tadi cukup konstruktif.Sejumlah masalah yang timbul di Papua dapat terungkap, yang intinya membangun Papua memang harus dengan pendekatan damai. Tapi menciptakan rasa aman dan damai itu bukan semata hanya tanggung jawab TNI/Polri namun juga masyarakat,’’ kata Menkopolhukam Djoko Suyanto kepada wartawan.
http://www.bintangpapua.com/headline/23932-sejumlah-persoalan-papua-terungkap
Membuka Pintu Dialog
Saya membaca pertemuan yang digelar di Hotel Swisbel Jayapura itu memiliki makna lain. Yakni, dimulainya sebuah proses dialog konstruktif antara Pemerintah Pusat dengan masyarakat Papua. Ini adalah sesuatu yang positif sekaligus merespon secara baik aspirasi masyarakat Papua yang sudah lama mendambakan dialog bermartabat antara Pemerintah dengan rakyat Papua.
Memang perintah dialog itu sudah disuarakan sendiri oleh Presiden SBY ketika menerima para tokoh gereja di Puri Cikeas, Bogor akhir tahun lalu. Namun tampaknya hingga sekarang belum ada titik temu mengenai format dialog. Karena pihak yang satu menginginkan agar agar dialog melibatkan juru runding dari luar negeri, sementara pihak yang lain menolaknya.
Daripada proses dialog terhambat oleh perdebatan masalah format, lebih baik agenda dialog segera dijalankan. Dan apa yang dilakukan oleh Menkopolhukam di Jayapura dalam dua hari ini (18-19 Juni 2012) adalah sebuah dialog yang bermartabat. Mungkin materi yang didialogkan dalam pertemuan itu masih sebatas mendengarkan masukan dari berbagai elemen masyarakat tentang Otsus yang belum berjalan maksimal, namun hal itu merupakan masukan berharga bagi Pemerintah untuk mengevaluasi berbagai kekurangan Otsus dan membenahinya.
Substansi Dialog
Belajar dari proses penyelesaian konflik Aceh, terbukti bahwa dialog yang bermartabat adalah pilihan paling tepat. Dialog yang efektif merupakan pijakan kuat menujunegosiasi. Transformasi dari dialog ke arah negosiasiditandai dengan adanya inisiatif-inisiatif dan tindakan-tindakan nyata dari kedua belah pihak.
Pada tahap negosiasi membahas antara lain rencana-rencana komprehensif dan kompleksdari seluruh rekonstruksi penyelesaian masalah (konflik). Setelah negosiasi, tahap berikutnya adalah implementasi. Pada tahap ini membahas perubahan legislasiatau regulasi lama dan pembuatan regulasi baru sertaperubahan institusi-institusi lama dan pembuataninstitusi-institusi baru yang dihasilkan dari prosesnegosiasi.
Dan tahap terakhir adalah operasi yaituberfungsinya institusi-institusi serta dijalankannyaregulasi-regulasi yang sudah diubah atau dibentuk pada tahap sebelumnya (implementasi).
Syarat mutlak agar ketiga tahap di atas dapat berjalan dengan baik diperlukan adanyastabilitas (stability) dan kepastian (certainty) atau setidak-tidaknyadapat diprediksikan (predictability). Di sisi lain,juga diperlukan ruang-ruang yang memiliki kelenturan(flexibility).
Disadari atau tidak, ketiga tahap dialog itu (negosiasi, implementasi, dan operasi) sebetulnya sudah terjadi di Papua dalam rangka menghasilkan Otsus. Terbitnya Otsus adalah implementasi dari kesepakatan-kesepakatan (negosiasi) antara Pemerintah dengan tokoh-tokoh Papua (di antaranya adalah Barnabas Suebu).
Sayangnya dalam tahap operasional, kita kurang menjaga atmosfer atau environmentagar roda perjalanan Otsus tidak terganjal. Kita sudah merasakanganjalan-ganjalan Otsus di antaranya adalah gangguan keamanan dari dalam serta campur tangan pihak luar (stability), adanya benturan pada beberapa peraturan pelaksana (certainty) serta maraknya kasus korupsi di daerah (predictability), disamping lemahnya komitmen dan kurangnya dedikasi dari berbagai pihak.
Sekaranglah saatnya kembali berunding agar Otsus bisa berjalan maksimal. Bukan mulai dari nol, tetap lebih kepada mengevaluasi langkah-langkah operasional maupun implementasi yang salah, untuk kemudian dibenahi segera. Mumpung masih tersisa waktu 14 tahun (dari 25 tahun yang disepakati untuk melaksanakan Otsus di Papua). Evaluasi dan pembenahan itu perlu agar kita tidak lagi terantuk pada “batu” yang sama.
