Diperlukan Keseriusan Pemerintah Meningkatkan Mitigasi Bencana!

Dalam bencana gempa Banten dan sekitarnya tentu saja kesiapan  National Search and Rescue Agency (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) sesuaui SOP dan arahan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), beserta pemerintah lokal dan komponen masyarakat, organisasi ikut turun menangani dampak dari gempa di banten tersebut. 

Salah satu mitigasi yang tercetus  adalah melalui Mensos Risma yang Mengusulkan Warga Pesisir Pandeglang Direlokasi ke Dataran Tinggi

Seperti yang diberitakan Detik.com (17/01/2022) Menteri Sosial Tri Rismaharini setelah meninjau permukiman penduduk yang terdampak gempa Banten 6,6 M di Desa Tamanjaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang.

Di sana, ia mengusulkan agar rumah-rumah warga di sana bisa direlokasi ke dataran yang lebih tinggi untuk mencegah potensi gempa dan bencana tsunami.

Usulan Risma itu disampaikan setelah melihat sejumlah rumah penduduk yang hancur diguncang gempa Banten. Ia mengaku kaget ternyata rumah warga di desa ini hanya berjarak sekitar 30-50 meter dari bibir pantai.

SNI RUMAH TAHAN GEMPA

Sebelumgempa Banten dan gempa-gempa sebelumnya, sesuai pemberitaan Liputan6.com (12/02/2021). Badan Standardisasi Nasional (BSN) menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 1726:2019 tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan nongedung. Sehingga meminimalisasi kerugian dan korban jiwa.

Ringkasannya sebagai berikut :

• SNI yang mempersyaratkan kita harus menghitung beban dari struktur bangunan yang dikombinasikan dengan kekuatan desain bangunan dengan kekuatan guncangan seperti gempa, sehingga diharapkan bangunan bisa beradaptasi atau menahan kekuatan goncangan tersebut
• Beberapa produk bangunan seperti baja dan semen diwajibkan juga memenuhi SNI, apabila baja dan semen yang digunakan tidak ber-SNI maka tidak bisa dipastikan beton yang dihasilkan sesuai dengan kekuatan yang telah diperhitungkan.
• Dengan bahan material ber-SNI dan proses pembangunannya memenuhi persyaratan SNI 1726:2019, unjuk kerja bangunan akan melampaui kekuatan yang dibutuhkan, sehingga mengurangi risiko keruntuhan akibat guncangan.
• Untuk menghitung beban seperti dalam SNI 1726:2019 dilakukan berbasis risiko atau berdasarkan kategori risiko struktur bangunan gedung dan nongedung terhadap pengaruh gempa yang terbagi dalam empat kategori risiko.
• Sebagai contoh untuk kategori risiko I yang dimaksud adalah gedung dan nongedung yang memiliki risiko rendah terhadap jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan, tapi tidak dibatasi untuk, antara lain fasilitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan: fasilitas sementara gudang penyimpanan; serta rumah jaga dan struktur kecil lainnya.
• Namun untuk kategori risiko IV adalah gedung dan nongedung yang dikategorikan sebagai fasilitas yang penting, misalnya gedung sekolah dan fasilitas pendidikan, rumah ibadah, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang memiliki fasilitas bedah dan unit gawat darurat, fasilitas pemadam kebakaran, ambulans, dan kantor polisi.
• Untuk menghitung risikonya berbeda-beda tergantung daerah mana yang rawan gempa dan jenis bangunan apa yang terdapat di situ, sehingga mutu dan persyaratan konstruksi bangunannya lebih tepat
• struktur bangunan gedung dan nongedung harus didesain menggunakan kombinasi pembebanan berdasarkan ketentuan yang ada. Jadi beban yang dimasukkan untuk menghitung kekuatan struktur telah mencakup beban mati (beban yang permanen seperti beban gedung), beban hidup (beban yang dinamis seperti furnitur dan orang), beban angin dan beban gempa. Gedung yang sudah jadi juga tidak boleh dikembangkan sehingga menambah beban
• Contoh ruko tiga lantai yang atapnya berupa plat beton dikembangkan menjadi ruangan atau gudang dengan menambah atap, hal ini dapat berisiko menyebabkan runtuhnya bangunan.
• Sistem fondasi, baik untuk bangunan gedung dan nongedung, tidak boleh gagal terlebih dahulu daripada struktur yang di tumpunya, sehingga kombinasi pembebanan yang mempertimbangkan faktor kuat harus diaplikasikan dalam desain sistem fondasi.
• Mencegah konstruksi gedungnya mampu menahan gempa tapi runtuh akibat gagal fondasinya. Fondasi bangunan juga harus menumpu pada tanah yang kuat, jangan sampai fondasi kuat tetapi tanahnya lunak sehingga ambles tidak mampu menahan beban fondasi. Hal ini akan menentukan jenis fondasi yang sesuai dengan kondisi tanah di bawahnya, apabila tanahnya keras bisa menggunakan londasi telapak, namun apabila tanah liat menggunakan tiang pancang, dan sebagainya
• Fondasi bangunan juga harus memperhatikan area di sekitarnya, kemungkinan terjadi retakan secara vertikal yang merusak bangunan. Pastikan bangunan tidak berada pada daerah sesar dan rawan longsor.
• Struktur, komponen-elemen struktur dan elemen-elemen fondasi harus didesain melebihi beban-beban terfaktor dengan kombinasi-kombinasi dan telah memperhitungkan faktor keamanan.

Saya gak tahu sudah ada percontohan dan penerapannya atau belum, terlebih lagi dalam pembangunan perumahan rakyat, dan membantu rumah masyarakat yang tidak sesuai lagi dengan standar yang dikeluarkan Badan Standardisasi Nasional (BSN), termasuk wujudnya.

Sejatinya, bila sudah diterapkan, masih terdapat penyesuaian alangkah baiknya. Sehinga (SNI) 1726:2019, bukannya menyelesaikan masalah, malah timbul pro dan kontra, dimana bisa saja terjadi pembangunan liar tanpa dikoordinasikan saat dikeluarkannya IMB. Jangan sampai hanya bangunan type khusus, milik pengusaha saja yang di pantau ketat.

Sedangkan bangunan pemerintah yang setara dengan itu tidak diperhatikan, sekalipun dalam rangka renovasi membutuhkan anggaran negara yang saat ini sedang sulit untuk dialokasikan untuk program-program prioritas.