Bila mau jujur berapa sih kesanggupan negara/Pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi warganya?.
Faktanya tidak sampai enam juta orang bila dihitung dari jumlah ASN+Tentara+Polisi+wakil rakyat.bisa lebih enam juta bila ditambah lagi dari BUMN .
Artinya lapangan kerja mayoritas disediakan oleh pihak swasta dan masyarakat luas pada umumnya.
Pada titik inilah diperlukan iklim usaha yang kondusif, regulasi yang sifatnya"memudahkan dan membikin nyaman bagi pelaku usaha agar dalam berusaha tersebut bisa berdaya saing/kompetitif dengan pelaku usaha sejenis ditempat lain/dinegara lain.
Saat ini masih banyak dijumpai produk import yang bahan bakunya berasal dari Indonesia karena pelaku usaha lebih memilih untuk bikin Pabrik di Luar negeri akibat iklim usaha di Indonesia kurang kondusif.
Kurang kondusif tersebut bisa berasal dari regulasi yang"mencekik", bisa juga dari tidak adanya"kepastian hukum dan kepastian berusaha dan jaminan keamanan"dan masih banyak yang lainnya.
Apa yang terjadi bila bahan baku yang selama ini di ekspor, kemudian masuk ke Indonesia sudah jadi bahan "jadi"bisa di produksi di dalam negeri??.
Akan banyak lapangan kerja tercipta, terjadi penghematan devisa karena Indonesia tidak perlu import, apalagi jika Indonesia tidak sekedar ekspor bahan mentah tapi ekspor bahan jadi.
Apalagi jika para pelaku usaha mau memindahkan perusahaannya yang di luar negeri dan memilih bangun Pabrik di Indonesia karena iklim usaha di Indonesia semakin kondusif.
Sejak era reformasi Indonesia mengalami de industrialisasi akibat para pelaku usaha menutup usahanya di Indonesia dan pilih berusaha di Luar negeri.
Jelas faktor penyebabnya beragam dan semangat Pemerintah bersinergi dengan pihak legislatif untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia perlu didukung banyak pihak.
Harapannya jelas iklim usaha makin kondusif dan kompetitif, lapangan kerja tersedia dan pengangguran bisa dikurangi.
