Pemerintahan

Indonesia Diambang Krisis Ekonomi

12 Juli 2018   07:42 Diperbarui: 12 Juli 2018   07:39 877 1 2

Krisis ekonomi Indonesia saat ini bermula dari adanya DEFISIT,devisa masuk lebih sedikit dibandingkan devisa keluar,pemasukan negara lebih sedikit dibandingkan dengan pengeluaran negara.

Upaya untuk menambal defisit sudah dilakukan,mulai dari mencetak utang,menjual ASSET negara,meningkatkan pemasukan negara,mengurangi import,meningkatkan eksport dsb,tapi tetap saja DEFISIT.

Penyebab utama DEFISIT Indonesia saat ini sangat sederhana,yaitu LEBIH BESAR PASAK DARIPADA TIANG,yang diwujudkan dalam bentuk pola hidup konsumtif/konsumerisme,pola hidup boros,suka berfoya foya.

SENSE OF CRISIS mulai dari penyelenggara negara (eksekutif,legislatif,yudikatif) dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan  sangat kurang.

SENSE OF BELONGING  mulai dari penyelenggara negara (eksekutif,legislatif,yudikatif) dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan berkurang.

Dari sisi masyarakat diperlihatkan lewat perilaku suka protes,menyalahkan penyelenggara negara ketika harga barang naik,harga BBM naik....maunya serba murah.

Dari penyelenggara negara diperlihatkan lewat perilaku pemborosan anggaran,mengadakan KTT,mengadakan Asian games ,pengadaan ALUTSISTA yang mahal dengan beragam alasan dsb dsb.

Intinya adalah perlu kesadaran kolektif dari masyarakat dan penyelenggara negara bahwa saat ini Indonesia lagi KRISIS dan berada dalam situasi sangat sulit.

Penyelenggara negara dalam kelola anggaran harus dimulai dari pemasukan REAL yang ada,baru dari situ dibuat program prioritas yang bersifat wajib(bayar gaji,bayar hutang dsb).

Jelas yang namanya SUBSIDI terpaksa dicabut,karena tidak ada uang untuk menutupi subsidi.

Dalam situasi sulit saat ini elite politik jangan saling menyalahkan sehingga bikin masyarakat bingung,olehnya itu aparat keamanan harus tegas menangkap,mengadili mereka yang bikin keresahan.

Reformasi birokrasi,reformasi hukum dan perundangan harus dilakukan ,semisal merubah hukuman penjara menjadi hukuman denda.

Reformasi birokrasi bermuara pada perampingan birokrasi,lembaga tinggi negara digabung/ditiadakan,sebagai misal BKKBN dibubarkan saja,toh programnya selama ini yang melaksanakan adalah PUSKESMAS dan Rumah Sakit.

Desa,kecamatan,kabupaten bahkan Propinsi bila memungkinkan digabung,terbukti pemekaran wilayah cuma akal akalan saja dan bikin boros anggaran.

Fokus Group dibentuk untuk bisa mengidentifikasi,mengumpulkan potensi apa saja yang dalam penyelenggaraan negara bisa dihemat.

Yang jelas untuk tahap awal,sebaiknya penerimaan CPNS,TNI,POLRI ditunda dulu.