Korupsi Indonesia saat ini dilakukan secara legal,terstruktur dan sistematis akibatnya tidak bisa dijerat secara hukum karena tidak ada hukum yang dilanggar.
Pengadaan Alat Kesehatan dibidang kesehatan sebagai contoh,dibeli lewat E-Katalog,diusulkan oleh pihak yang berkompeten baik secara keahlian maupun secara jabatan yang diembannya.
Itupun juga sudah melalui bagian perencanaan,lewat mekanisme "bottom up planning" disetujui Pemerintah Daerah setempat,bahkan lewat badan anggaran DPRD....kurang apa lagi....toh tetap korupsi juga bila dilihat secara "hakekat".
Mengapa???karena barang yang dibeli lewat E-Katalog "kelewatan mahalnya"jika dibandingkan dengan barang sejenis,dengan merk beda,spesifikasi beda beda tipis.
Proyek rehabilitasi sarana kesehatan (PUSKESMAS,RSU dsb) tidak ada aturan yang dilanggar,sesuai prosedur,tapi bila dilihat secara "hakekat" tetap korupsi sebab bangunan tersebut masih layak pakai kok dirobohkan..
Dibidang pemeliharaan jalan raya,sudah jelas penyebab utama jalan rusak karena genangan air,sehingga jalan jadi kubangan lumpur,disamping untuk daerah tertentu karena "lahan gambut",tapi yang dilakukan berupa proyek pengaspalan jalan,sementara bikin saluran airnya kurang optimal....akibatnya ya kebanjiran lagi dan rusak lagi.....hakekat korupsi disini karena kerja kurang profesional,kajian akademis cuma formalitas saja.
Bila jalan diatas gambut,harusnya soal gambut tsb diselesaikan dulu,semisal dikerok sampai ketemu lapisan tanah lalu ditimbun tanah,disamping drainase juga diperbaiki.
Di Institusi lain mungkin bila didalami juga ditemukan potensi korupsi yang sempurna bila secara jujur orang dalam institusi tersebut mau membuka.
Soal korupsi memang sangat merusak,tapi bila korupsi tersebut dilakukan secara "Sempurna",bagaimana penegak hukum mau bertindak??
Korupsi sempurna itu soal hati nurani......Bila sudah tidak punya hati nurani ya susah mengatasinya...
