Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tidak  ada perubahan baik yang signifikan terjadi dalam praktek ketatanegaraan selama setahun terakhir.
Tak Ada Perubahan Signifikan dalam Praktik Ketatanegaraan
Hal tersebut disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Dr Rifqi Ridlo Phahlevy SH MH.
Lihat juga: Prabowo Reshuffle Kabinet Lagi, 5 Menteri Diganti, Pakar Umsida: Itu Wajar
"Tapi proses demokrasi yang busuk dan penuh kolusi yang melahirkan kepemimpinan Prabowo-Gibran yang berujung dengan politik akomodasi dan transaksional yang sejatinya diwariskan sejak era kepemimpinan sebelumnya," terang Dr Rifqi.
Hal tersebut, imbuhnya, tercermin dari struktur kabinet yang gemuk dengan unsur pejabat kementerian yang dipilih berdasar preferensi partai politik pendukung.Â
Akibatnya, program dan kebijakan tidak sepenuhnya fokus pada pencapaian asta cita Presiden.
Pemisahan beberapa struktur kementerian untuk memberi ruang jabatan pada relasi politik Presiden Prabowo  juga berdampak buruk pada runyamnya proses penataan kelembagaan dan layanan publik di tingkat pusat dan daerah.Â
Itu berpengaruh pada kerumitan alur birokrasi dan komunikasi dalam proses pelaksanaan tugas dan program kerja yang bersifat lintas kelembagaan (kementerian).Â
"Belum lagi masalah peningkatan beban keuangan negara akibat peningkatan kebutuhan SDM untuk mengisi pos jabatan yang baru," jelasnya.
Menurut Dr Rifqi, semua kerumitan itu hadir sebagai ongkos bagi upaya Presiden Prabowo  menciptakan rasa "aman dan tenang" dalam memerintah.Â
