Mohon tunggu...
UmsidaMenyapa1912
UmsidaMenyapa1912 Mohon Tunggu... Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Kami hadir untuk memberikan berbagai informasi tentang Umsida dan isu-isu menarik lainnya.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Reshuffle Kabinet Dinilai sebagai Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik

9 September 2025   15:52 Diperbarui: 9 September 2025   15:52 100
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Dok Instagram: https://www.instagram.com/sekretariat.kabinet/

Misalnya saja Menteri Koperasi, Budi Arie yang memang sejak diangkat banyak menimbulkan polemik di masyarakat, dan penggantinya murni kader Gerindra. 

Menurut Dr Sufy, memang terlihat bahwa Presiden Prabowo ingin reshuffle itu setidaknya bisa menjawab keresahan publik yang menilai kinerja Prabowo itu menurun.

"Protes itu bagian dari ketidakpuasan publik terhadap kinerja. Reshuffle bisa jadi bentuk respon pemerintah untuk meningkatkan tanggung jawab kepada masyarakat," ucapnya

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa reshuffle kabinet tidak bisa dianggap sebagai solusi instan. 

Masyarakat masih menunggu apakah para menteri baru mampu menunjukkan kinerja nyata dalam 100 hari pertama. Jika tidak, gelombang protes dan ketidakpuasan publik berpotensi kembali muncul.

"Saya lihat gerakan masyarakat dan mahasiswa tidak akan berhenti. Karena jika publik sudah bergerak,maka tokoh-tokoh tidak akan kuat" tutur Doktor lulusan Unair itu.

Dr Sufyanto juga menyoroti pentingnya menghindari ketergantungan negara pada individu tertentu. 

Menurutnya, pergantian pejabat dalam pemerintahan adalah hal wajar, bahkan diperlukan agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. 

"Negara tidak boleh bergantung pada satu orang. Kalau ada yang tidak cocok, wajar saja diganti. Yang penting kepercayaan publik tetap dijaga," tegasnya.

Lebih jauh, ia menilai bahwa reshuffle kabinet kali ini belum tentu berkaitan langsung dengan persiapan Pemilu mendatang. 

Menurutnya, terlalu dini jika langkah ini dikaitkan dengan kepentingan elektoral. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun