![[publicspeaking] Dari Gagasan Ke Tonjok, Saat Pejabat Lebih Suka Tantangan Fisik daripada Logika](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2025/09/06/0293f24c-094a-47c4-9163-7dbfe3f74f22-68bc1999ed641579ee6f8832.png?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)
Pemerintah Australia resmi membuat kebijakan "Right to Disconnect" atau hak untuk menolak memantau, membaca, atau merespons kontak atau upaya kontak dari atasan mereka atau pihak ketiga (misalnya, klien) di luar jam kerja.
Kebijakan ini mulai diterapkan pada Selasa, (26/8/2025) oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese.
Lihat juga:Â Pengangguran Meningkat, Dosen Umsida Sebut 4 Pemberdayaan Masyarakat Ini Jadi Solusi
Kebijakan ini memberikan hak hukum kepada pekerja untuk menolak panggilan dan email kerja di luar jam kerja. Bahkan kebijakan ini juga berlaku pada karyawan di usaha kecil.
Dengan kebijakan "Right to Disconnect", pekerja tidak boleh diberi sanksi ika secara wajar menolak perintah di luar jam kerja mereka.
Menanggapi kebijakan tersebut, dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Isna Fitria Agustina SSos MSi, menjelaskan bahwa UU dan peraturan di tempat kerja melindungi hak semua pekerja.Â
"Pemerintah memenuhi berbagai hak pekerja, mulai dari hak atas upah minimum, keselamatan tempat kerja, bebas diskriminasi, bebas perundungan dan pelecehan, pemberhentian yang tidak adil," jelas dosen Prodi Administrasi Publik itu.
Di Australia, tambah Isna, "Right to Disconnect" merupakan perluasan dari UU ketenagakerjaan.
Dasar Hukum dan Penerapan
Ia mengungkapkan bahwa hak ini diatur dalam Fair Work Act 2009, sebagai bagian dari amandemen yang lebih besar yang dikenal dengan undang-undang "Closing Loopholes".
Terkait waktu pemberlakuan, sebenarnya Australia sudah menerapkannya sejak tahun lalu, tepatnya untuk bisnis non-kecil yang memiliki 15 karyawan atau lebih.
