Swasembada Pangan dan Lahan Pertanian yang Kian Tergerus

Swasembada pangan, istilah itu tentu sangat lekat di telinga kita tahun-tahun terakhir ini. Program nawa cita, 9 agenda prioritas Jokowi-JK salah satunya adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Sektor strategis itu salah satunya adalah sektor pertanian, sektor yang sangat masif pengaruhnya terhadap kesejahteraan penduduk Indonesia. Sektor yang akhir-akhir ini menjadi hangat untuk diperbincangkan di tengah polemik angka produksi padi nasional, luas lahan pertanian, dan kebijakan impor beras.

Sebagai negara agraris, malu rasanya jika kita masih mengimpor beras. Jika dibandingkan dengan Thailand, negara kita jauh lebih besar, tapi justru negara tersebut mengekspor berasnya ke Indonesia. Ketergantungan kita terhadap nasi sebagai makanan pokok pun tidak bisa dipungkiri, padahal sumber karbohidrat bukan hanya nasi, ada palawija seperti jagung, sagu, ubi kayu, ubi jalar, ganyong, dsb sebagai sumber makanan berkabohidrat tinggi pengganti nasi. 

Data statistik memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi beras mencapai lebih dari 80 persen. Ibaratnya "tidak kenyang" jika tidak makan nasi, atau "belum makan" jika belum makan nasi. Sayangnya, ketergantungan kita pada nasi tidak didukung dengan melimpahnya padi hasil produksi sendiri. Tahun 2015 yang lalu, BPS mencatat impor beras nasional mencapai 0,86 juta ton. Tahun ini angkanya dipastikan lebih tinggi lagi. Betapa tidak, realisasi impor beras sepanjang Januari-April saja sudah menyentuh 1,02 juta ton.

Tidak perlu menyalahkan siapa atas siapa terhadap masalah ini. Jika kita teliti lebih dalam, sulitnya program swasembada pangan ini tidak lepas dari menurunnya jumlah rumah tangga usaha pertanian dan luas lahan pertanian itu sendiri. Berdasarkan data BPS hasil Sensus Pertanian tahun 2013, diketahui bahwa rumah tangga tanaman pangan di Provinsi Jambi sebanyak 133.985 rumah tangga, 81 persen diantaranya mengelola tanaman padi, sedangkan sisanya mengelola tanaman palawija. 

Jumlah ini menurun sebesar 24,32 persen dibanding data hasil Sensus Pertanian tahun 2003. Justru sektor perkebunan di Provinsi Jambi yang jumlahnya meningkat sebesar 23 persen dalam sepuluh tahun terakhir. Ironis, di tengah gencarnya program pemerintah untuk swasembada pangan, dengan program UPSUS PAJALE (Upaya Khusus Padi, Jagung, dan Kedele).

Data BPS mencatat bahwa luas baku lahan sawah di Provinsi Jambi tahun 2015 seluas 137.132 hektar, menurun seluas 14.412 hektar dari tahun 2014, atau minus 9,5 persen. Apabila dilihat data seriesnya, perkembangan rata-rata pertahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yaitu minus 6 ribu hektar, atau menurun 3,68 persen setiap tahunnya. 

Sedangkan luas baku lahan pertanian bukan sawah tahun 2015 tercatat seluas 3.871.833 hektar, menurun 1 persen dari tahun sebelumnya. Dapat kita simpulkan bahwa luas lahan pertanian sawah dan bukan sawah di Provinsi Jambi cenderung terus menurun.

Hal ini tentu sangat memprihatinkan kita dan pastilah menjadi bahan perhatian Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah untuk terus menggenjot sektor pertanian. Pemerintah harus mencari solusi atas "kerawanan" pangan ini. Kedaulatan di bidang pangan harus mendapat penanganan serius dan terobosan terbaru dari berbagai pihak. Tentu usaha telah dilakukan oleh Pemerintah, dari tingkat pusat hingga daerah. 

Usaha ini juga mendapat dukungan dari semua pihak, baik itu dari pemerintah sendiri, tim ahli/peneliti, akademisi, masyarakat, terutama dari petani itu sendiri yang merupakan aktor utama ketersediaan pangan khususnya padi di wilayah Provinsi Jambi. Semoga dengan membaiknya harga beras, akan menjadi komoditi yang semakin diminati masyarakat petani, bukan hanya padi sawah, tapi juga padi ladang dengan memanfaatkan lahan perkebunan. Semangat memperbarui! Salam.

Oleh: Septie Wulandary, S.ST. Statistisi Pertama, bekerja pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.