Implementasi Cash Management System (CMS) dalam Pengelolaan APBN oleh Bendahara Pengeluaran

Implementasi Cash Management System (CMS) dalam Pengelolaan APBN oleh Bendahara Pengeluaran

“Digitalisasi bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan agar pengelolaan APBN lebih efektif, transparan, dan akuntabel.” (Sri Mulyani Indrawati)

“In the new digital era, governments that adapt will thrive, those that don’t will struggle.” (Klaus Schwab (Founder WEF)

Pendahuluan

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu fungsi strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Proses ini tidak terlepas dari peran penting bendahara pengeluaran di satuan kerja (satker). Seiring dengan perkembangan teknologi digital dan kebijakan pemerintah terkait Gerakan Nontunai, lahirlah inovasi pengelolaan keuangan melalui Cash Management System (CMS) yang difasilitasi oleh perbankan.
CMS menjadi solusi dalam mendukung pengelolaan kas pemerintah, terutama untuk mempercepat transaksi, mengurangi risiko penggunaan uang tunai, serta memastikan adanya jejak audit (audit trail) yang jelas. Artikel ini membahas implementasi CMS pada pengelolaan APBN, manfaatnya, serta tantangan yang masih dihadapi di lapangan.

Peran Bendahara Pengeluaran dalam Pengelolaan APBN

Bendahara pengeluaran memiliki tanggung jawab strategis sebagai pengelola uang persediaan dan pembayaran dalam satuan kerja. Tugas bendahara pengeluaran antara lain:

• Menerima dan menyimpan uang persediaan;
• Melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
• Melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA;
• Menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
• Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;
• Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Rekening Kas Umum Negara;
• Menatausahakan transaksi uang persediaan;
• Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
• Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
• Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN; dan
• Menjalankan tugas kebendaharaan

Peran ini menuntut sistem pengelolaan yang cepat, aman, serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penerapan CMS menjadi instrumen yang krusial.

Implementasi Cash Management System (CMS)

• Secara teknis, implementasi CMS dalam pengelolaan APBN dilakukan melalui beberapa tahapan:
• Ijin pembukaan Rekening kepada Bendahara Umum Negara di daerah atau KPPN ;
• Pembukaan Rekening Bendahara pada bank mitra pemerintah (Himbara atau bank lain yang ditunjuk).
• Akses CMS melalui internet banking korporasi dengan skema otorisasi (maker, checker, approver).
• Transaksi Nontunai, misalnya pembayaran honor, belanja barang, setoran penerimaan negara, hingga transfer antar rekening.
• Monitoring Kas dan Rekonsiliasi: bendahara dapat melihat saldo secara real-time, mengunduh mutasi rekening, dan mencocokkan dengan laporan keuangan internal.
• Pelaporan Elektronik: data transaksi CMS dapat diintegrasikan dengan aplikasi Kementerian Keuangan seperti SAKTI.

Manfaat Implementasi CMS

Implementasi CMS memberikan sejumlah manfaat nyata bagi pengelolaan APBN:

• Efisiensi Proses: transaksi dilakukan lebih cepat tanpa perlu ke bank.
• Penguatan Akuntabilitas: setiap transaksi tercatat dengan jelas di sistem perbankan.
• Peningkatan Transparansi: data transaksi dapat langsung ditelusuri oleh auditor.
• Keamanan: mengurangi risiko penggunaan uang tunai yang rawan disalahgunakan.
• Mendukung Gerakan Nontunai: sejalan dengan arahan pemerintah dalam digitalisasi keuangan negara.

Tantangan Implementasi CMS

Walaupun manfaatnya besar, implementasi CMS masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain

• Keterbatasan Infrastruktur Internet
• Kesiapan SDM Bendahara
  -  Tidak semua bendahara memiliki literasi digital yang memadai.
  -   Hasil survei Kementerian Keuangan 2022 menunjukkan bahwa sekitar 25% bendahara pengeluaran masih     memerlukan bimbingan teknis dalam pengoperasian aplikasi keuangan digital, termasuk CMS.
• Koordinasi dengan Bank Mitra
  - Proses otorisasi (maker, checker, approver) terkadang memerlukan lebih dari satu pihak yang tidak selalu berada di lokasi yang sama. Hal ini bisa menimbulkan keterlambatan transaksi.
  - Selain itu, tidak semua bank menyediakan layanan CMS dengan fitur yang seragam, sehingga terdapat perbedaan kenyamanan penggunaan antar satker.
• Kebiasaan Penggunaan Uang Tunai
  - Beberapa satker masih terbiasa menggunakan transaksi tunai untuk belanja operasional.
  - Data dari Direktorat Sistem Perbendaharaan 2021 menunjukkan bahwa meskipun 80% transaksi APBN sudah nontunai, masih ada 20% yang dilakukan secara tunai, terutama untuk pembayaran belanja kecil di daerah.
• Keamanan Siber
  - Risiko phishing atau peretasan masih menjadi perhatian. Oleh karena itu, bendahara harus disiplin dalam menjaga kerahasiaan user ID dan token CMS.

Dapat kami sampaikan bahwa

• Melalui Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan (c.q. DJPb) agar mendorong Bendahara lingkup Kementerian/Lembaga (K/L) untuk memanfaatkan sistem pembayaran nontunai sebagai salah satu upaya untuk memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas yang dapat menimbulkan kerugian negara.
• Salah satu tindak lanjut yang dilakukan oleh DJPb dalam penggiatan transaksi nontunai pada satker K/L adalah dengan mendorong penggunaan CMS rekening virtual (VA) satker dalam transaksi pembayaran/penyetoran yang dilakukan Bendahara
• Penggunaan CMS dilingkup mitra kerja kami berdasarkan data kami dari Tahun 2023 sd Tahun 2024, dan posisi sd Triwulan I Tahun 2025,  mengalami peningkatan
• Berikut data penggunaan CMS

Grafik perbandingan data penggunaan CMS dari tahun 2023 sd. 2025 Triwulan 1

Kesimpulan

Implementasi Cash Management System (CMS) pada pengelolaan APBN merupakan langkah strategis dalam mewujudkan efisiensi, keamanan, dan akuntabilitas tata kelola keuangan negara. Peran bendahara pengeluaran sangat terbantu dengan adanya CMS, terutama dalam mempercepat transaksi dan mendukung transparansi pelaporan.

Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur, kesiapan SDM, koordinasi dengan bank mitra, serta kebiasaan penggunaan tunai. Dengan penguatan kapasitas SDM, peningkatan infrastruktur digital, serta harmonisasi layanan perbankan, CMS dapat menjadi fondasi penting bagi transformasi pengelolaan keuangan negara menuju era digital yang lebih maju.

Perbandingan Sebelum dan Sesudah Implementasi CMS di KemenAg.

Perbandingan Implementas CMN di KemenAg