Oleh
ATI MUSAIYAROH dan UKSIN MUTIA R.
Mahasiswa Konsentrasi Moneter Angkatan 2012 Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Sesuai dengan Sensus Penduduk tahun 2010, penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa. Penduduk yang berada di daerah pedesaan sebanyak 50,21 persen. Lebih dari setengah penduduk Indonesia berada di daerah pedesaan yang bisa dikatakan sangat minim akan akses keuangan. Bank Indonesia membuat rencana tentang pembuatan sistem baru mengenai pemahaman kegiatan perbankan, salah satu tujuannya untuk mengefektifkan aset masyarakat yang berada dipedesaan. Sistem yang akan dijalankan Bank Indonesia yaitu strategi keuangan inklusif yang fungsinya untuk mendorong masyarakat menikmati layanan keuangan. Sejalan dengan program Bank Indonesia, bank-bank umum menanggapinya dengan membuka agen perbankan dipelosok desa yang biasanya dikenal sebagai branchless bank (bank tanpa kantor).
Mengingat dari sekian banyak penduduk ditemukan hanya 49 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan (Survei Bank Dunia 2010). Rendahnya akses bisa disebabkan dari lebih setengah penduduk Indonesia berada di pedesaan yang kurang edukasi masalah keuangan dan perbankan, biaya yang tinggi, serta jauhnya lembaga keuangan didaerah mereka. Bank Indonesia yang merupakan koordinator dalam kegiatan keuangan yang bekerjasama tidak hanya dengan Sekretariat Wakil Presiden,  Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan tetapi juga diperlukan andil dari Pemerintah Daerah yang mana daerah mengetahui betul-betul keadaan daerahnya serta pemasalahan atau kendala yang terjadi.
Mengapa harus inklusi keuangan?
Masyarakat desa khususnya yang berada dipedalaman terbiasa menyimpan aset atau kekayaannya dalam bentuk barang simpanan (tidak produktif). Alasan pertama, memberi pengetahuan dan kepemahaman kepada masyarakat agar sadar berbank sehingga aset yang dimiliki masyarakat dapat digunakan lebih produktif. Misalnya kelebihan dana dari sebagian masyarakat dapat bermanfaat sebagai modal usaha sebagian masyarakat lainnya. Rotasi perputaran aliran dana ini yang akan mendorong keseimbangan pendapatan, yang ujungnya mengarah pada keseimbangan ekonomi.
Kedua, Inklusi keuangan merupakan salah satu jalan menciptakan keseimbangan sosial. Meminimalisir kesenjangan pendapatan yang ada dimasyarakat akan mendorong terwujudnya keseimbangan sosial dimasyarakat. Masyarakat satu dengan yang lainnya secara tidak langsung bisa saling membantu transfer dana melaui intermediasi (perantara) perbankan. Indonesia terbilang menjadi negara terakhir yang menerapkan strategi inklusi keuangan. Inklusi keuangan bisa memacu tingginya pendapatan nasional yang diperoleh dari semakin bertambahnya investasi dan tabungan masyarakat pada lembaga perbankan.
Kendala Inklusi Keuangan Masuk Ke Pedesaan
Sistem baru yang muncul memungkinkan beberapa permasalahan dan kendala baik yang akan dialami pemerintah, Bank Indonesia atau lembaga yang terkait lainnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai ragam budaya sehingga sifat dari warga negaranya juga beragam, ada yang mau dan mudah untuk menerima perkembangan sistem dengan teknologi yang berkembang ada juga yang sangat primitif, susah untuk menerima perkembangan jaman, terutama suku-suku di pedalaman negeri. Jadi, perlu adanya uji kelayakan atas strategi yang akan diterapkan, apakah nanti akan cepat sampai pada masyarakat ataukah masih membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya yang banyak (biaya yang melebihi perkiraan keuntungan yang di dapat).
Program inklusi keuangan dijalankan oleh agen-agen perbankan melalui ponsel. Mengingat tidak mengungkinkannya membuka kantor cabang di desa terpencil yang memerlukan biaya besar. Oleh karena itu, masyarakat selain mengetahui wawasan tentang bank juga dituntut mengerti wawasan mengenai teknologi (telepon genggam). Tanpa mengetahui edukasi pada hal tersebut tentu bisa memperlambat pencapaian tujuan inklusi. Tetapi disini yang harus diperhatikan inisiatif lembaga perbankan dalam memberikan penyuluhan secara berkala sehingga pengetahuan masyarakat bisa berkembang dan menumbuhkan kepercayaan akan layanan yang diberikan. Masalah lainnya yang muncul ketika infrastruktur belum memadai, utamanya adalah jaringan komunikasi disetiap desa-desa terpencil masih belum dapat diakses dengan baik yang dapat mengganggu kelancaran inklusi, maka disini Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator maksudnya memberikan fasilitas atau bantuan sarana prasarana dan fasilitas akan jaringan komunikasi untuk mendukung jalannya program tersebut. Pemerintah perlu bekerja sama dengan pihak swasta teruama pihak atau perusahaan dalam bidang telekomunikasi.
Keuangan inklusif sebagai program yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat desa dan pedalaman untuk memahami fungsi dan peran bank dalam memanfaatkan kekayaan menjadi lebih produktif. Hal ini diharapkan dapat menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan. Terlebih Indonesia merupakan negara kesatuan yang terpisah oleh pulau-pulau. Adanya keuangan inklusif diharapkan mampu menjembatani ekonomi masyarakat diberbagai wilayah menjadi lebih kuat.