Sebagian orang yang pernah diadili tercatat pernah menyebarkan informasi hoaks tentang Jokowi yang disebut antek-antek PKI, anak haram, lahir dari keturunan China, dan memusuhi umat Islam.
Cara demikian sejatinya bukan kritikan. Melainkan upaya sementara pihak yang membangun kebencian. Pada kelompok ini, mereka berupaya sekuat tenaga menyalahkan semua kebijakan pemerintah. Minim apresiasi. Hatta pembangunan jalan tol dan infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi roda perekonomian, dianggap sebagai kebijakan yang salah.
Sayangnya, mereka tidak hanya kelompok yang berafiliasi secara formal sebagai oposisi pemerintah. Tetapi juga tergolong oposisi yang memiliki jabatan-jabatan strategis di legislatif.
Keresahan-keresahan yang timbul di masyarakat tak terlepas dari peran kelompok ini. Mereka berkontribusi dalam pembelahan-pembelahan di masyarakat. Informasi yang berbau provokasi telah meningkatkan eskalasi dan polarisasi di masyarakat.
Di masa depan, peran kelompok ini harus diminimalisasi di panggung perpolitikan nasional. Narasi dan kritikan harus lebih tinggi kualitasnya agar tercipta gagasan-gagasan yang dapat memperkaya konsepsi di balik kebijakan pemerintah.
Bagaimana caranya? Para akademisi dan anak bangsa yang memiliki konsepsi bagi perbaikan bangsa harus turun ke gelanggang dan memenuhi ruang-ruang diskusi serta publikasi di media massa.
Kemudian kelompok oposisi pemerintah perlu menyodorkan orang-orang yang memahami kebijakan negara, dapat menguliti seluk beluk kekeliruan strategi pembangunan, dan memberikan solusi yang dapat mengganti kebijakan pemerintah yang kontra produktif dengan masa depan bangsa.Â
Tanpa itu, lima tahun ke depan kita masih akan disuguhkan dengan provokasi yang tak mendidik ketimbang kritikan yang membangun negeri ini.
