Jember – Penyalahgunaan kekuasaan dan penggelapan dana yang marak terjadi di negeri kita tercinta ini, merupakan salah satu contoh penyimpangan terhadap nilai Kemanusiaan dan nilai Keadilan Pancasila, Mengapa?
Korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Korupsi adalah penyalahgunaan atau penggelapan uang negara, perusahaan, dsb. untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan bentuk penyelewengan dalam menggunakan kekuasaan, jabatan atau kedudukan. Korupsi bukanlah persoalan yang baru di Indonesia.
Bahkan sejak zaman Indosesia masih terjajah bangsa lain pun, korupsi di negara kita sudah berkembang pesat. Melihat masih banyak kasus-kasus korupsi di Indonesia, yang tentunya adalah hal penting yang harus segera ditangani agar tidak terus meningkat.
Korupsi di Indonesia sudah tergolong dalam extra ordinary crime karena tidak hanya merusak sistem keuangan dan perekonomian negara, korupsi bahkan sudah merusak pilar-pilar budaya, sosial, moral, politik, tatanan hukum, dan keamanan nasional.
Dalam tindak pidana korupsi, Pancasila sebagai upaya pencegahan dan pemberantasannya. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, pandangan dan falsafah hidup yang harus dijadikan pedoman bangsa Indonesia dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Pancasila sebagai dasar negara mengandung bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam membentuk dan menyelenggarakan negara.
Nilai Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan perundang-undangan. Hal ini berarti penyelenggara negara harus sesuai dengan undang-undan dan harus mencermikan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.
Pancasila merupakan sumber hukum, yang artinya segala bentuk hukum harus sesuai berdasarkan Pancasila. Penegakan hukum di Indonesia dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam lima butir sila dalam Pancasila.
Seorang koruptor berarti ia memilih keluar dari fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki etika, moral dan akhlak yang baik. Korupsi adalah penyakit yang menggerogoti sendi-sendi negara dan merusak tatanan bangsa.
Korupsi atau penggelapan dana yang kebanyakan dilakukan oleh aparat negara pada dasarnya sangat merugikan masyarakat, menghambat kemajuan perekonomian negara, rusaknya moralitas, dan memperburuk perekonomian nasional. Istilah korupsi merupakan sarana penghancur bangsa memang sudah tepat.
Pelaku korupsi menandakan bahwa lemahnya pemahaman yang dimiliki mengenai nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Seseorang yang berjiwa Pancasialis akan menentang dan menolak keras perilaku koruptif. Sebab sudah hadir dalam dirinya akan kesadaran bahwa perbuatan itu tidak sesuai Pancasila dan mengambil hak orang lain. Korupi menjadi perilaku yang sangat menyimpang dan jelas bertentangan dengan butir-butir Pancasila, terutama dalam sila Kemanusiaan dan sila Keadilan.
Dalam sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila ini menegaskan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui bahwa sesama manusia mempunyai persamaan derajat dalam pandangan hukum, saling menicintai, tenggang rasa, membela kebenaran dan keadilan. Dikatakan menyimpang dengan sila kedua, karena seorang yang korupsi berarti sudah tidak memiliki rasa kemanusiaan. Mereka seakan-akan merasa tak bersalah telah memakan uang hak rakyat.
Padahal mereka sadar apa yang diperbuatnya, mereka menggunakan uang negara untuk kepuasan dirinya, kesenangan sendiri, kepentingan kelompok, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, korupsi termasuk dalam penyimpangan Nilai Kemanusiaan.
Korupsi juga termasuk dalam penyimpangan Nilai Keadilan. Dalam butir terakhir Pancasila yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, berarti bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Dan dalam sila kelima ini mengandung makna adanya keadilan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, seluruh kekayaan, dan sebagainya digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama.
Ketika korupsi di Indonesia semakin merajelala maka, tak akan ada lagi keadilan yang merata, disebabkan banyaknya dana atau uang negara yang di salah gunakan oleh para koruptor. Uang negara berarti uang yang digunakan dalam membangun negara. Apabila uang-uang tersebut tidak sampai pada yang berhak mendapatkannya, maka akan terjadi ketidakadilan.
Tak ada lagi keadilan ketika kesenjangan sosial semakin melebar disebabkan anggaran negara untuk kepentingan rakyat tidak lagi pro rakyat. Tidak selesainya pembangunan-pembangunan untuk fasilitas dan kepentingan umum, karena dana yang dianggarkan untuk pembangunan berhenti ditangan para koruptor. Berkembangnya kemajuan dan pembangunan yang merata dalam sebuah negara akan meningkatkan kesejateraan rakyatnya.
Namun, ketika ada sebuah kasus korupsi maka agenda untuk membangun negara dan mensejahterakan rakyat akan terhambat dan tidak berjalan sesuai harapan.
Pancasila bukan sebuah aturan yang kaku dan bersifat terbuka. Dalam konteks mengatasi persoalan tindak pidana korupsi, dibutuhkan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Dimulai dalam diri sendiri, lingkungan keluarga, sekolah, kemudian lingkungan masyarakat. Pengamalan nila-nilai sesuai dengan Pancasila akan mengajarkan kita pentingnya memiliki rasa kemanusiaan dan bersikap adil.
Setiap orang yang berjiwa Pancasialis pasti menolak aksi perbuatan korupsi karena akan merusak nilai kemanusiaan, dan keadilan. Dan hal ini, diharapkan masyarakat agar terhindar dari perilaku Korupsi.
Ketika ada satu orang yang korupsi maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Tanamkan Pancasila dalam hati dan pikiran kita, untuk menjadi kepribadian bangsa. Terapkan nilai-nilai Pancasilais dalam jiwa kita agar Indonesia menjadi negara yang bebas dari penyimpangan, terutama Korupsi.
