Mohon tunggu...
Uci Junaedi
Uci Junaedi Mohon Tunggu... Administrasi - SocialMedia

Social Media Businnes Service

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Negara

20 Oktober 2017   14:18 Diperbarui: 21 Oktober 2017   03:06 23296
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
suasana konfrensi pers FMB9 di Bina Graha (dikumentasi pribadi)

Terkait dengan arahan presiden Jokowi mengenai reformasi birokrasi Asman Abnur mengatakan bahwa reformasi birokrasi disini adalah reformasi yang tidak boleh lari dari nawa cita presiden Jokowi.

Kementrian saat ini mempunyai 4 deputi yang akan fokus pada pekerjaannya masing-masing, ditargetkan oleh kemenpan RB setiap tahun indeks reformasi birokrasi terus mengalami kenaikan. Saat ini birokrasi serapan hanya berorientasi pada outcome, hal ini sering dikeluhkan Presiden Jokowi uangnya habis tapi hasilnya ga jelas. Untuk itu Kempan RB akan terus memperbaiki dengan akuntabilitas kinerja sehingga nanti setiap program harus jelas dulu apa yang mau dicapai apa uang menjadi outcome nya baru di berikan anggarannya. 

Untuk menerapkan program ini Kemenpan RB mulai dari tahun 2018 bekerjasama dengan Kementerian keuangan, Bapennas mulai menerapkan integrasi perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja, jadi nanti di setiap unit kementrian itu harus jelas dulu target apa yang akan dicapai.  Dengan penerapan ini berharap akan menjadi efisiensi yang tinggi yang kemudian menjadi penghematan anggaran yang baik untuk pemerintahan kita.

Kepala BNPB: Willem Rampangilei

Saat ini penanggulangan bencana belum dikenal dengan baik oleh masyarakat, dalam konteks bahwa keamanan bencana harus sudah dianggap sebagai ancaman oleh karena bencana ini sudah nyata-nyata menjadi ancaman baik kehidupan masyarakat maupun hasil pembangnan nasional

Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang rawan bencana ada 150 juta orang yang tinggal di daerah rawan bencana gempa, 60 juta orang rawan banjir 40 juta orang rawan longsor 40 jutaan orang rawan tsaunami dan 1,1 juta orang rawan terhadap erupsi gunung api.

Dengan melihat gambaran ini maka penanggulangan bencana harus dilkukan secara efektif dalam rangka mewujudkan kesejahteraa masyarakat dan tidak mengganggu capaian pembangunan dengan dikaitkan dengan nawacita dalam penanggulangan bencana yaitu dengan melakukan mitigasi bencana, kajian-kajian resiko lalu mensosialisaikan dan memberikan pelatihan kepada masyarakat. 

Pada saat terjadi bencana pemerintah pusat memberikan pendampingan yaitu berupa bantuan keuangan, karena banyak daerah yang tidak mengalokasikan anggaran untuk penganggulang bencana, serta peralatan khusus yang tidak dimiliki daerah termasuk keahlian dalam administarsi maupun manajemen

Menteri Pertahanan. Ryamizard Tyacudu
Menteri Pertahanan. Ryamizard Tyacudu
Menteri Pertahanan: Ryamizard Tyacudu

Menteri Pertahanan bapak Ryamizard Tyacudu memaparkan nawa cita yang disusun presiden jokowi khususnya nawacita yang pertama mengembalikan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. Dan Nawa Cita yang ke 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran serta nawacita yang ke 8 dengan melakukan revolusi karakter bangsa untuk pertahanan.

Nawacita ini disusun untuk mencapai 5 tujuan yaitu sebagai berikut :

  • Membangun TNI yang professional dalam rangka menghadirkan Negara melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga Negara. Hal ini telah ditunjukan dengan terus meningkat anggaran pertahanan dari 86,4 Triliun pada tahun 2014 menjadi 114 Trilliun pada tahun 2017. Anggaran ini antara lain untuk membangun kesejahteraan profesionalisme prajurit yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan perumahan. Pada tahun 2015 Kementrain Pertahanan telah bekerjasama dengan Kementrian PUPR dan telah membangun 4.946 unit rumah negara untuk prajurit, total rumah yang telah dibangun sehingga 2017 yaitu 7. 761 unit rumah. Selain itu juga anggaran pertahanan digunakan untuk alutsista agar kekuatan pokok minimum MEF II dapat tercapai sehingga tahun 2017 ini capaian pemenuhan MEF di proyeksikan mencapai 50,9 %.
  • Pengamanan perbatasan, Kementrian Pertahanan  telah membangun jalanan inpeksi, perbatasan Kalimantan sepanjang 1.246 km, membangun pos pengamanan perbatasan baik itu di Kalimantan, Papua dan NTT sebanyak 80 pos dan juga sarana prasana juga dibangun. Di Pulau Natuna jalur pacu diperpanjang dan diperlebar, di Pulau Sebatik dibangun dermaga, di Papua dan NTT juga dibangun jalur distrik menuju ke pos perbatasan sepanjang 40 Km dan 10 Km, selain itu juga di perbatasan telah dilengkapi dengan peralatan alat berat zeni dan pesawat tanpa awak.
  • Ikut serta mewujudkan kedamaian dunia. Kementrian Pertahanan dalam hal ini telah mengirimkan lebih dari 2.700 pasukan perdamaian dunia PBB tiap tahunnnya, jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terbesar yang mengirim pasukan perdamaian dunia. Berbagai pertemuan bilateral multilateral di bibidang pertahanan juga dilaksanakan tiap tahunnya dalam berbagai pertemuan tersebut telah disampaikan keamana regional yang penting harus diantisipasi dan diwaspadai misalnya saja masalah Korea Utara, Laut Cina Selatan, Phipina Selatan,  dan Rohingya.
  • Membangun industri pertahanan dalam negeri yang kuat, mandiri dan berdaya saing. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi pada pemenuhan pokok minimum industri pertahanan di dalam negeri. kontribusi ini terus mengalami peningkatan dari 28,1% di tahun 2014 menjadi 44,6 % di tahun 2016. Kontribusi ini ditetapkan pada 7 industri strategis yang antara lain penguatan minum TNI diselenggarakan oleh PT Pindadad bekerjasama dengan industri pertahanan Turki. Penguasaan teknologi kapal selam dilakukan oleh PT PAL bekerjasam dengan Korea Selatan.
  • Mewujudkan kesadaran bela Negara sebagai bagian dari pertahanan rakyat semesta dan gerakan revolusi mental. Sampai saat ini kementrian pertahanan telah meproyeksikan kader bela Negara itu telah terbentuk 74,3 juta kader bela Negara di seluruh Indonesia. Untuk program ini kementrian Pertahanan bekerjasama dengan pihak lain dalam membuat suatu kurikulum pengajarannya. Mulai tahun ini orientasi mahasiswa diganti dengan dasar bela negara selama 4 hari dan ini sudah berjalan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun