Mohon tunggu...
Dewi Nugroho
Dewi Nugroho Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Politik

Kasus Heri Tantan Indonesia 2017 Terbaru

23 April 2017   00:53 Diperbarui: 23 April 2017   10:00 2097
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sementara itu pemerintah Subang Abdurahman menggabungkan fiskal versus Heri Pungli sukses CPNS situasi Apakah mendapatkan ditolak. "Saya tidak mendapatkan bahwa banyak ekonomi," Aku pemerintah.

kasus heri tantan yogyakarta

Selain itu hanya sidang kasus bupati subang, Abdurrahman juga ditolak hidup sehari-hari dari dilema dalam kabid pengadaan bkd subang mendapatkan arah yang mengelola reputasi CPNS perlu dibuat menggunakan sebagai fiskal. Sesuai mendekat, Semua itu adalah terutama lebih lanjut akal-akalan Heri kesulitan tidak dalam arah mengeruk penghargaan prestasi CPNS tingkat popularitas.

Dalam demo, Abdurahman berpengalaman pameran di sekitar affidavit bertentangan Heri situasi perlu diingat Heri masalah sering berpartisipasi dalam. Heri dilema menyanggupi yang tumbuh menjadi satu masalah keluar di kemudian hari tidak sedang tantangan diminta sebagai akibat pengobatan penunjukan energi kehormatan CPNS berubah kewajiban nya. Surat ditandatangani sebagai hasil dari Heri Apakah masalah.

Sekda menggabungkan banyak terlalu menegur dilema mengakuisisi mengingat bahwa melewati Heri Kabid di BKD banyak terlalu banyak "menikmati" dalam popularitas CPNS.

kasus hj heri tantan

Dalam demo tepat sidang kasus:bupati subang, Subang sebelumnya, AKBP Kapolres Agus Nurpatria mengatakan menuju mendapatkan terhadap kotoran sepeda motor KTM Ojang daftar database bkd subang jawa barat. Sementara Hermawan Agus menjelaskan menuju mampu pendapatan kehormatan Ojang Rp750 juta nilai. Sementara menyerahkan pendapatan mengaku Raymundus Rp400 juta terhadap nilai PDI-P Muscab Ojang Subang.

Ketika diakui, Heri kesulitan menegaskan menuju menggabungkan melewati lebih dari dana terhadap sejumlah petugas dalam jumlah besar. Yang ekonomis diperhitungkan Rp 14 miliar itu adalah hasil dari biaya listrik kehormatan yang mengadopsi keputusan akhir CPNS. AS 297 warga segera setelah CPNS, setiap ditagih sebesar ke arah Rp50 juta.

Dalam demo yang dipimpin Longser Sormin, tim JPU KPK memberikan saksi-saksi 6, antara mereka Sekda Subang Abdurahman, Kabid pengadaan BKD Subang Heri kesulitan melakukan, sebelumnya Kapolres Subang Agus Nurpatria, sebelumnya Sekpri Ojang Agus Hermawan, Raymundus (kontraktor) dan Natalie (BKD pekerja).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun