Kado Kemerdekaan untuk Pariwisata Danau Toba Bernama BPODT?

"Hati-hati, judul kau itu sensitif" kritik seorang teman ketika aku sodorkan tulisan ini untuk meminta tanggapannya. "ah, tidak mungkin Negara yang demokrasi ini sangat takut terhadap tulisan dan benci kepada kritikan" jawabku. "bisa saja mereka membungkam dan memenjarakan kau dengan bungkusan rapi bernama Pelanggaran UU ITE dan Ujaran Kebencian" balas kawan itu. Dan benar saja, aku sedikit ragu dan merubah judul tulisan ini dari sebelumnya "Janji "Manis" Jokowi untuk Danau Toba bernama BPODT?" menjadi " Kado Kemerdekaan untuk Pariwisata Danau Toba bernama BPODT?"

Memperingati hari kemerdekaan saat ini sepertinya akan sangat berbeda dengan yang sebelumnya, diakibatkan pandemic yang sedang dihadapi dunia dan bangsa ini. Tentunya, selain kemerdekaan dari pandemic, masyarakat di Sumatera Utara khususnya yang berada dikawasan Danau Toba juga mengharapkan kehadiran BPODT sejak 2016 bisa memberikan dampak yang "memerdekakan" Pariwisata Danau Toba. 

"Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dibentuk berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat untuk pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Danau Toba sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional melalui amanat Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016." Seperti itulah latar belakang terbentuknya BPODT yang tertuang di Bab.1 Pendahuluan Rencana Strategis Bisnis Periode 2019-2023 BPODT.

Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar di dunia dan merupakan danau kedua terluas di dunia setelah Danau Victoria di Afrika, yang terletak diantara Kabupaten : Samosir,Toba Samosir, Tapanuli Utara,Humbang Hasundutan,Dairi,Karo dan Simalungun. 

Kawasan Danau Toba dengan pemandangan alam yang natural,memiliki topografi hijau dan ibarat lukisan gunung indah yang berlapis-lapis. Ditambah keberadaan Pulau Samosir ditengahnya menjadi salah satu budaya religi bagi masyarakat Sumatera Utara. 

Keunikan tarian dan budaya di delapan Kabupaten yang mengitari Danau Toba merupakan kekayaan sejak zaman dahulu kala yang sampai saat ini masih dijaga dan dikembangkan menjadi atraksi berbagai kesenian dengan latar budaya etnis masing-masing suku guna mendatangkan wisatawan dan memperkenalkan budaya etnis dikawasan Danau Toba.

Mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis BPODT Periode 2019-2023, bahwa lahan Otoritatif BPODT berlokasi di Kabupaten Toba dengan luas 386 Ha. Namun, badan yang dibentuk berdasarkan Perpres ini sepertinya belum maksimal. Susunan organisasi yang terdiri dari Dewan Pengarah dan Dewan Pelaksana ( BPODT ) ini pada awal pembentukannya hanya berisikan 4 orang Batak dari 14 Orang manajemen pengelola BPODT, terdiri dari 1 Orang Setingkat Direksi yaitu, Direktur Pemasaran ( Basar Simajuntak ),  dan 3 Orang Kepala Divisi, yaitu Andar D.L.  Gultom ( Kepala Divisi Investasi Pariwisata ), Endang K. Sinaga ( Kepala Divisi Aksesibilitas dan Infrastruktur ) dan Richard Silaen ( Kepala Divisi Pemasaran Pariwisata Mancanegara ). Jika mengacu kepada Tata Kelola yang diatur pada RSB ( Rencana Strategis Bisnis BPODT ) Tata Kelola institusional diupayakan untuk terus mengoptimalkan nilai-nilai luhur yang di BPODT melalui prinsip-prinsipnya yang antara lain adalah kewajaran dan kesetaraan. 

Akan tetapi jika dibandingkan dengan formasi manajemen BPODT sungguh tidak memungkinkan untuk BPODT bekerja secara optimal ketika yang akan dibangun adalah kekayaan leluhur dan budaya zaman dulu mengingat orang batak di tubuh BPODT saat itu hanya berkisar tidak kurang dari 40% atau hanya 4 orang saja. 

Bukan bermaksud rasis dan tidak menerima perbedaan, akan tetapi bagaimana membangun sebuah daerah jika masyarakat local setempat tidak dilibatkan. Bahasa sederhananya adalah tidak mungkin tetangga lebih paham dengan isi rumah kita sendiri. Dan ini merupakan satu catatan penting untuk melibatkan lebih banyak lagi orang local.

Proyeksi kunjungan turis ke Danau Toba seperti yang ditetapkan di RSB-BPODT dapat dilihat dibagan berikut :

Jumlah Wisatawan