Tapi, tetap saja, bagi rakyat jelata yang sehari-hari berkutat dengan realita, logika hukum itu kadang bikin kening berkerut. Kita jadi merasa hidup di dunia yang suka menukar arti kata. Dan mungkin, tanpa sadar, negara sedang mendidik kita jadi filsuf.
Dari SIM dan KK, kita belajar bahwa jangan pernah percaya sepenuhnya pada nama. Nama bisa menipu. Nama bisa bertukar.
Ada orang yang kelihatan gagah, tapi hatinya rapuh. Ada yang disebut "pejabat rakyat," tapi hidupnya jauh dari rakyat. Ada yang disebut "wakil," tapi jarang benar-benar mewakili. Sama saja dengan SIM dan KK: nama tidak selalu sesuai dengan bentuk dan kenyataan.
Mungkin itulah filosofi terselubung dari birokrasi kita. Melalui dokumen-dokumen kecil yang kita anggap sepele, negara seolah ingin berkata: "Hiduplah dengan sabar, terimalah kenyataan, dan jangan berharap segalanya akan lurus." Karena toh, dari SIM dan KK saja kita sudah belajar: surat bisa jadi kartu, kartu bisa jadi surat, dan hidup selalu penuh kejutan.
Dan kita pun, dengan segala keruwetan administrasi, akhirnya hanya bisa tersenyum. Mengisi formulir, melampirkan fotokopi, menunggu stempel basah, lalu pulang sambil membawa satu pelajaran berharga: bahwa di Indonesia, bahkan dokumen pun bisa mengajarkan kita filsafat.***
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
