Di tengah aksi massa pengunjuk rasa di depan Gedung DPR RI kemarin (Selasa, 24 September 2019), di mana mayoritasnya adalah mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas atau perguruan tinggi, ternyata pemerintah mengendus sesuatu hal yang tidak beres.
Endusan yang tidak beres itu adalah ditemukannya gerakan-gerakan pihak tertentu yang sengaja mendompleng atau menunggangi aksi unjuk rasa yang tujuan murninya yaitu menolak disahkannya beberapa revisi undang-undang.
Hal itu ditegaskan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta pada Selasa, 24 September 2019. Yasonna menjelaskan bahwa aksi mahasiswa dimanfaatkan (ditunggangi) untuk menyuarakan kepentingan politik yang tidak benar. Baca ini.
"Kami harus jelaskan dengan baik karena di luar sana sekarang ini isu dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politik. Saya berharap kepada para mahasiswa, kepada adik-adik, jangan terbawa oleh agenda-agenda politik yang enggak benar," kata Menkumham, Yasonna Laoly.
Siapakah pihak-pihak yang dimaksud pemerintah telah mendompleng aksi massa di DPR? Apakah mereka ikut turun ke lokasi unjuk rasa dan membaur bersama peserta yang kebanyakan mahasiswa?
Sesungguhnya jika 'disisir' identitas para peserta aksi, tidak semuanya mahasiswa, yang belum tentu paham juga apa yang ingin diteriakkan kepada para anggota DPR.
Semoga di tengah kerumunan massa tidak ada sekelompok orang yang memanfaatkan situasi, memprovokasi warga agar mengubah atau memperlebar tuntutan utama terkait pengesahan revisi undang-undang, misalnya diarahkan pada ajakan 'penggulingan' Presiden Jokowi.
Langsung saja, salah satu contoh ajakan penggulingan jabatan Presiden Jokowi yakni seperti yang pernah disuarakan oleh Sri Bintang Pamungkas (SBP) pada 11 September 2019 lalu di depan Gedung DPR. Sila tonton video yang berisi ucapan SBP di sini.
Berikut kalimat awal yang keluar dari ucapan SBP:
"Kita berkumpul begini ini, harusnya setiap hari, dan setiap hari semakin banyak massa yang berkumpul. Semua komponen bangsa dari mana saja diharapkan berkumpul di sini karena kita mau menuntut kepada MPR untuk membuat ketetapan MPR. Satu, kembali kepada UUD 1945 dan cita-cita revolusi. Kedua, kita harus menolak Jokowi dilantik atau dengan kata lain kita menjatuhkan calon presiden terpilih yang curang. Ketiga, membentuk pemerintahan transisi."
Karena link videonya sudah ada, maka penulis tidak perlu menulis seluruh ucapan SBP. Intinya, salah satu misi ajakan SBP adalah menggagalkan pelantikan Jokowi sebagai presiden untuk periode 2019-2024.
