Kemungkinan tersebut dapat terjadi bila:
Pertama, partai merasa hak-haknya tidak terakomodasi sesuai harapan. Misalnya persoalan jatah jabatan menteri di kabinet yang gagal terkabul karena faktor tertentu.
Kita ingat bahwa koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin cukup gemuk. Tarik-menarik kepentingan pasti sangat tinggi di sana. Belum lagi mesti ada upaya mengakomodasi kalangan profesional non-partai untuk masuk kabinet.
Bisa dipastikan akan ada partai tertentu yang 'ngambek' karena jatah menterinya berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Nomenklatur kementerian terbatas, sedangkan pihak-pihak yang harus diakomodasi sangat banyak.
Oleh sebab itu, daripada larut dalam sakit hati, partai yang 'ngambek' tadi akan lebih memilih menjadi "oposisi terpaksa".
Kedua, salah satu atau beberapa partai keluar koalisi karena memang murni ingin menjadi oposisi. Pemahaman bahwa menentukan sikap merupakan kehendak bebas, itulah penyebabnya.
Keluar koalisi bukan karena sakit hati atau tekanan, tapi justru mau berkontribusi dalam bentuk lain, di luar pemerintahan.
Nah, menurut saya daripada terlalu ramai di koalisi atau kabinet pemerintah, alangkah baiknya jika beberapa partai mencoba keluar, terutama bagi partai baru.
Di awal sudah berada di zona nyaman tidak akan bagus buat perkembangan partai ke depan.
Partai harus ditempa, sekaligus merebut peluang di luar pemerintahan. Ingat tidak semua warga senang terhadap pemerintah dan aneka kebijakannya.Â
Pada perhelatan Pilpres 2019 ini saja ada sekitar 68 juta orang yang memilih kubu penantang petahana. Potensi inilah yang mesti direbut ke depan.
Partai yang saat ini memilih beroposisi tidak tertutup kemungkinan akan meraup simpati masyarakat dalam jumlah besar di Pemilu 2024.
***
