Calon Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia telah terjerumus dalam model ekonomi kapitalisme neoliberal, menyebabkan kekayaan negeri tidak menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat, melainkan mengalir ke luar negeri. Dia menegaskan pandangan ini dalam Sarasehan 100 Ekonom 2023 yang diadakan oleh INDEF dan CNBC Indonesia.
Apakah sistem ekonomi saat ini di Indonesia memang menciptakan kesenjangan dan menyebabkan kesejahteraan mengalir ke luar negeri? Mengutip Jurnal Finance & Development IMF, neoliberalisme bersandar pada persaingan melalui deregulasi dan pembukaan pasar, serta peran negara yang lebih kecil melalui privatisasi dan pembatasan kemampuan pemerintah.
Berdasarkan definisi tersebut, situasi ekonomi Indonesia kini mengarah ke neoliberalisme, terlihat dari kebijakan deregulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Kebijakan ini bertujuan mengurangi kompleksitas regulasi dan birokrasi, menciptakan langkah ke arah neoliberalisme.
Sebelumnya, perizinan usaha terutama di sektor ketenagakerjaan menjadi hambatan investasi. UU Cipta Kerja diharapkan menghilangkan hambatan tersebut. Kebijakan ini juga melonggarkan aturan tenaga kerja dan memudahkan investasi asing, potensial menciptakan persaingan antara tenaga kerja dalam negeri dan asing.
Menteri BUMN Erick Thohir juga mantap menjalankan privatisasi untuk perusahaan BUMN dengan pendapatan di bawah Rp 50 miliar. Meskipun dapat meningkatkan efisiensi, hal ini dapat menghilangkan esensi BUMN yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Neoliberalisme juga menuntut pengurangan defisit fiskal, agar tidak perlu menambah utang negara. Pemerintah dan DPR menyetujui defisit APBN 2023 sebesar 2,84% dari PDB atau Rp 598,2 triliun. Meskipun pinjaman pemerintah ada, pengelolaan utang tetap dijalankan dengan prudensial dan berkelanjutan.
