Kontroversi Program Anak Nakal Masuk Barak

Pendidikan karakter merupakan komponen penting dalam membentuk generasi muda yang berintegritas dan bertanggung jawab. Namun demikian, pendekatan dalam membentuk karakter harus mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak dan perkembangan psikologis yang sesuai dengan usia. 

Di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap fenomena degradasi moral remaja, Gubernur Jawa Barat mencetuskan program pendidikan karakter berbasis militer terhadap pelajar yang dianggap "nakal". 

Anak-anak tersebut dikirim ke barak militer selama 14 hari untuk menjalani pelatihan kedisiplinan, bela negara, dan pembinaan mental. Meskipun secara niat program ini dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap penyimpangan perilaku remaja, sejumlah kalangan mempertanyakan legalitas, efektivitas, dan etisnya pendekatan ini.

Baca juga: Pengembangan Sistem Hukum yang Adil dan Berimbang dalam Menangani Kasus Ijazah Palsu

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis program tersebut dari perspektif hukum positif Indonesia, khususnya dengan menilai kesesuaiannya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Tulisan ini dibagi dalam lima sub pembahasan utama: (1) Deskripsi dan Rasionalisasi Program, (2) Problematika Psikologis dan Pedagogis, (3) Analisis terhadap UU Perlindungan Anak, (4) Pertentangan dengan UU SPPA, dan (5) Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan.

1.Deskripsi Program dan Rasionalisasi Pemerintah Daerah

Program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan yang dicetuskan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ditujukan kepada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dikategorikan "nakal" atau sulit diatur. 

Baca juga: Numpang Nama, Dosen dalam Artikel Mahasiswa, Pelanggaran Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Implikasi Hukum Pidana di Indonesia

Beberapa indikasi perilaku menyimpang yang menjadi alasan partisipasi dalam program ini antara lain kecanduan gim daring, bolos sekolah, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, narkoba, dan keterlibatan dalam tawuran. 

Baca juga: Analisis Pendekatan Positivesme Hukum Terhadap RUU POLRI Serta Potensi Dampaknya di Masyrakat

Mekanisme pemilihan peserta program dilakukan melalui pemantauan pihak sekolah dan guru Bimbingan Konseling (BK), kemudian ditindaklanjuti dengan komunikasi bersama orang tua siswa. Setelah disepakati, para siswa dikirim ke Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha untuk mengikuti pelatihan selama 14 hari. 

Dalam program tersebut, siswa menjalani rutinitas fisik ketat mulai dari pukul 04.00 WIB, melakukan salat berjamaah, latihan baris-berbaris, olahraga, pendidikan bela negara, hingga mencuci pakaian sendiri.