Rapat musyawarah pemilihan panitia musyawarah sendiri, yang secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil, merupakan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD NKRI 1945, "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" tidak terlaksana.
Penyelenggaraan rapat musyawarah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil, hanya akan dapat terwujud dan dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas
Selanjutnya awak media menanyakan, apa langkah terhadap ketidakadilan dan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan panmus tersebut. "Kami akan melakukan upaya hukum," ujar narasumber tersebut.
"Bila perlu selain secara perdata, kami akan laporkan juga dugaan kecurangan tersebut secara pidana." imbuhnya.
"Dugaan adanya kecurangan yang saya rasakan, dibatasinya jumlah peserta hanya 200 orang saja secara offline. Bagaimana mungkin jumlah unit di kawasan Kalibata City 13000 diwakili oleh 200 orang saja. Sedangkan untuk secara online juga sarana dan prasarana untuk penyelenggaraannya tidak memadai," ungkapnya.
"Langkah hukum merupakan langkah tepat, untuk membatalkan panmus yang telah terbentuk. Agar nantinya dapat dibentuk panmus yang benar benar dapat mewakili warga Kalibata City. Dengan tujuan nantinya agar pemilihan anggota dan ketua PPPSRS dapat mengakomodir kepentingan warga dengan keterbukaan dalam.penggelolaan dikawasan Apartemen Kalibata City." pungkas narasumber mengakhiri wawancara.(Team)
