"Sudah final dan saya akan umumkan secepatnya sebelum pelantikan (20 Oktober 2019-penulis)," sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media utama di Istana Merdeka rabu (14/08/2019) kemarin sebagaimana dikutip dari harian Rakyat Bengkulu.
Pernyataan Presiden Jokowi kali ini cukup jelas dan membuka tabir rasa penasaran banyak masyarakat menjelang dilantiknya untuk periode kedua.
Jika menyimak pernyataan Presiden Jokowi kali ini, setidaknya ada beberapa poin penting dan menarik yang bisa kita garis bawahi terkait dengan nama-nama menteri yang akan dipilih beserta isu-isu seputar Kabinet Kerja Jilid II.
1. Menteri-Menteri yang Akan Bertahan
Ada beberapa nama yang disebut Presiden Jokowi terkait dengan kinerja yang cukup memuaskan. Nama-nama tersebut diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukitam dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto.
"Bu Ani saatnya diberi tanggung jawab lebih besar, sedangkan Pak Enggar dan Pak Airlangga sangat menguasai pekerjaannya hingga detil-detil, saya tahu betul," ungkap Presiden Jokowi.
Selain nama-nama di atas, nama Susi Pudjiastuti diperkirakan akan bertahan. Jokowi mengakui mendukung cara tegas yang dilakukan Susi dalam mengawal perikanan dan kelautan Indonesia seperti pengeboman pada kapal penyelundup.
Luhut Binsar Pandjaitan juga mendapatkan pujian dari Presiden Jokowi atas kinerjanya selama di Kabinet Kerja Jilid I.
"Padahal pak Luhut lah yang paling cepat mengeksekusi tugasnya, dia eksekutor sejati, Semua yang saya tugaskan diselesaikan dengan cepat dan baik," kata Jokowi menanggapi keheranannya atas opini negatif mengenai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini.
Nama-nama di atas bisa saja mengisi pos yang sama, atau dipidah untuk mengisi pos kementerian lain sesuai dengan kebutuhan Presiden Jokowi.
2. Proporsi Menteri dari Profesional dan Parpol
Jokowi secara tegas menyebut bahwa proporsi menteri yang akan mengisi kabinetnya nanti adalah 55 persen dari profesional dan 45 persen dari orang-orang partai politik pendukungnya.
"Rumusnya 55:45," kata Presiden Jokowi.
Jika dirinci, akan ada 19 nama dari kalangan profesional murni dan 15 nama dari unsur partai politik pendukung yang akan mengisi posisi menteri.
Baca Juga: Mengenal dan Menakar Partai Gelora: Jadi PKS-Perjuangan?
Menarik mengamati proporsi ini, bahwa kesan masyarakat yang ditangkap dari Jokowi saat menyusun kabinetnya di periode kedua lebih nothing to loose, ternyata tidak sepenuhnya terpenuhi. Jokowi terbukti masing mempertimbangkan secara signifikan orang-orang dari partai pendukungnya untuk mengisi pos-pos kementeriannya.
3. Jumlah Pos Tetap Sebanyak 34 Kementerian
"Ada 34 pos kementerian, ada yang baru, ada yang digabung," kata Jokowi merinci jumlah kementerian yang akan dibentuknya.
Jika dibandingkan dengan Kabinet Jokowi di periode pertama, maka tidak ada perubahan jumlah kementerian yang akan dibentuk oleh Jokowi di periode kedua.
4. Adanya Kementerian Baru
Presiden Jokowi menyebutkan akan ada kementerian baru di kabinetnya nanti, yakni Kementerian Investasi yang merupakan peningkatan status dari lembaga yang sudah ada sebelumnya yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Jokowi menekankan pentingnya investasi negara di masa seperti sekarang ini.
"Masalah investasi ini sangat serius, semua negara berlomba membenahi ini," kata Jokowi sambil mencontohkan bahwa dirinya dulu pernah mengurus perizinan investasi di Dubai yang dapat selesai hanya dalam waktu setengah jam.
Selain Kementerian Investasi, akan ada penggabungan dua kementerian menjadi kementerian baru yakni Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Internasional. Jokowi menginginkan bahwa duta besar yang tersebar di seluruh dunia tidak hanya konsen terhadap urusan politik dan pertahanan saja, namun juga harus mampu menjadi marketer yang mampu mempromosikan Indonesia.
"Sekarang tugas kemenlu harus berorientasi ekonomi, gak melulu soal politik. Para dubes dan diplomat kita harus mengerti ekonomi, harus menjadi marketer-marketer terbaik potensi ekonomi kita," ungkap Jokowi.
5. Adanya Menteri dari Kalangan Muda
Presiden Jokowi mengungkapkan telah menemukan sosok muda yang dinilai matang tidak hanya dari segi gagasan namun juga kemampuan manajerial untuk mengeksekusi gagasan-gagasan tersebut.
Diperkirakan akan ada satu menteri yang usianya dibawah 35 tahun dan satu menteri berusia duapuluhan tahun yang akan mengisi pos kementerian lama.
"Mereka punya track record bagus, harus diberi tantangan lebih besar," kata Jokowi menegaskan terkait menteri muda ini.
Baca Juga: Lebih Produktif dengan Teknik Membaca Buku: SOPIR
6. Tidak Ada Menteri dari Luar Partai Pengusung dan Pendukung
Presiden Jokowi menegaskan bahwa dengan dukungan dari sepuluh parpol (PDIP, PKB, Partai Golkar, Partai Nasdem, PPP, Partai Hanura, PSI, PKPI, Partai Perindo, dan PBB) dirinya sudah mendapatkan total suara di atas 60 persen. Jika ditambah lagi partai dari luar koalisi maka akan bertambah besar, "Buat apa?" kata Jokowi.
Hal ini juga menegaskan bahwa Partai Gerindra dan Partai Demokrat kemungkinan besar tidak akan mengisi 34 pos kementerian Kabinet Kerja II.
7. Jaksa Agung Tidak Lagi Dijabat Orang Parpol
Tidak seperti kabinet Jokowi di periode I yang memilih kader Partai Nasdem M. Prasetyo sebagai Jaksa Agung, di periode II ini Jokowi akan memilih Jaksa Agung dari kalangan profesional.
"Dari kalangan non-parpol," tegas Jokowi terkait sosok Jaksa Agung.
Hal ini juga selaras dengan harapan para aktivis hukum yang mengusulkan hendaknya memilih Jaksa Agung dari kalangan yang tidak memiliki potensi kepentingan politik praktis sehingga dapat menjalankan perannya murni dengan pertimbangan hukum dan keadilan.
8. Para Calon Menteri yang akan Ditunjuk dan Partai Politik Pendukung Sudah Tahu
Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya sudah memberitahu kepada nama-nama yang dipilih menjadi menteri tersebut. Selain itu, partai politik pendukung juga sudah mengetahui susunan Kabinet Kerja II yang akan diumumkan nantinya.
Namun secara khusus, Presiden belum membocorkan nama-nama calon menteri yang sudah disusunnya.
"Toh, nanti akan tahu." kata Presiden Jokowi yang menyatakan akan segera mengumumkan sebelum hari pelantikan.
