Ditambahkan pula  bahwa KPK memiliki cara dan mekanisme bersama dalam menghadapi ancaman dan beragam bentuk teror. Baik pimpinan maupun pegawai KPK menyadari akan hal itu.Â
Ancaman dan teror terhadap pimpinan dan pegawai lembaga anti korupsi ini telah berulang kali terjadi. Dari jaman Antasari Azhar yang dituduh terlibat pembunuhan seorang pengusaha lantaran keberadaan perempuan pemungut bola di lapangan golf, Reni. Â Kasus yang berlabel Cicak vs Buaya dan terakhir menyasar penyidik senior KPK , Novel Baswedan yang melewati masa 600 hari.Â
Teror terhadap pimpinan dan pegawai KPK yang bekerja untuk dan atas nama negara dalam pemberantasan korupsi selama ini dianggap atau dinilai sebagai risiko jabatan atau penugasan tertentu yang dikategorikan sebagai tindak kriminal biasa. Bukan yang luar biasa seperti halnya terorisme dan narkoba.
Sementara itu, pemahaman umum (common sense) tentang tindak pidana korupsi adalah suatu bentuk kejahatan luar biasa (extra ordiniary crime). Apalagi diperhitungkan dampak yang timbul dari kejahatan korupsi menyangkut hajat hidup orang banyak. Â
Mengaitkan kejadian ini dengan hajatan politik di tahun 2019, Pemilu Serentak ini, sebagaimana dituturkan oleh beberapa anggota DPR RI sah-sah saja. Namun berkesan lebay, berlebihan sangat. Apakah pengaitan ini karena ada usulan atau dorongan agar kasus Novel Baswedan diangkat sebagai bahan debat kandidat capres dan cawapres yang direncanakan akan dilaksanakan 17 Januari mendatang? Atau ada alasan lain, wallahu 'alam.Â
Teror dengan segala latar belakang dan sasarannya jelas sangat meresahkan masyarakat. Ini porsi utamanya ada di tangan polisi. Wajar jika Densus 88 Mabes Polri dilibatkan tidak hanya soal keberadaan bom yang memang satu tugas satuan khusus anti teror itu. Kecepatan dan kecerdikan jajaran Polri yang menangani kasus ini jelas menjadi taruhannya. Bagaimanapun, publik akan terus memperhatikan perkembangan penanganan kasusnya.
