Pranata Megapolitan sebenarnya adalah roh aglomerasi Jakarta. Megapolitan yang pernah ada sebaiknya disempurnakan lebih lanjut oleh DPR dalam tempo yang singkat tanpa hiruk pikuk politik yang menyebalkan rakyat. Di masa lalu konsep megapolitan yang terlahir dari kajian ilmiah dari para akademisi yang kredibel ditentang habis-habisan oleh elite birokrat bersama politisi lokal tanpa argumentasi yang kuat. Dilain pihak rakyat luas hanya menjadi penonton dan pendengar setia. Padahal rakyat yang berdomisili di kawasan Jabodetabekjur yang paling paham akan manfaat pastinya bila konsep megapolitan itu diterapkan.
Tidak bisa dipungkiri lagi jika masyarakat di perbatasan seperti di kawasan Ciputat, Depok, Cibinong, Bekasi, Bogor, bahkan Cianjur dan lain-lainnya telah lama mendambakan untuk bisa bergabung secara teknis dan administratif dengan Provinsi Jakarta. Karena selama ini mereka merasakan bahwa pembangunan di daerahnya sangat lambat. Mereka beranggapan jika bergabung dengan Jakarta, maka dalam waktu singkat berbagai persoalan infrastruktur dan sosial bisa dibereskan.
Persatuan KotaÂ
Ada dua hal yang signifikan dalam proses pembentukan pranata Megapolitan Jabodetabekjur, yakni pentingnya melakukan moratorium produk tata ruang dan kalau perlu dilakukan referendum bagi masyarakat sebagai bentuk partisipasi aktif. Proses pembentukan Megapolitan itu hendaknya jangan semata-mata diserahkan kepada pihak birokrat bersama DPR dengan cara-cara pasif yakni lewat revisi Undang-Undang No 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Karena para elite politik dan birokrasi di atas sangat rentan dengan berbagai kepentingan pribadi dan golongan. Yang lebih penting lagi dalam pembentukan kawasan Megapolitan Jabodetabekjur adalah partisipasi rakyat luas melalui referendum. Hendaknya rakyat di daerah perbatasan atau di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur diberi kesempatan untuk mengikuti referendum. Dalam sejarah perkembangan kota-kota modern proses referendum warga kota merupakan peristiwa biasa.
Dengan adanya referendum dan moratorium tata-ruang diatas maka tuduhan klise caplok mencaplok bisa dihilangkan. Lebih dari itu partisipasi rakyat luas sebagai agen sosial untuk menentukan masa depan wilayahnya bisa terakomodir. Proses referendum itu nantinya bisa memperkokoh visi, misi, esensi dan definisi dari istilah megapolitan.
Dimana menurut definisi yang pernah ada, megapolitan adalah suatu kawasan yang terdiri dari kota inti, dan beberapa kawasan perkotaan lainnya yang satu sama lain memiliki ketergantungan baik masyarakatnya, penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pengembangan perkotaan. Pada prinsipnya esensi dari Megapolitan adalah menuju persatuan kota. Jadi bukan caplok mencaplok wilayah. Untuk menuju persatuan kota dalam ikatan istilah Megapolitan Jabodetabekjur perlu ditempuh moratorium terhadap semua produk tata-ruang sehingga ada momentum untuk mengulang secara lebih partisipatif. Hal itu sangat penting untuk menggalang kesepakatan baru yang lebih bebas konflik serta akan lebih cepat dan adaptif dalam mengatasi problema banjir dan pengelolaan sampah. Perlu digaris bawahi bahwa tata-ruang adalah alat yang sangat jitu untuk merumuskan new deal secara lebih konkrit dan komprehensif hingga menjangkau tahapan jangka panjang. Moratorium diatas secara otomatis juga akan merevisi RTRW Jakarta yang terkesan kurang aspiratif.
Tak bisa dimungkiri bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta yang ada selama ini dibuat minus kehendak kolektif dan tanpa menyerap aspirasi publik yang representatif. Sehingga persoalan aktual seperti pengendalian banjir; penanggulangan pencemaran lingkungan, prasarana dasar, angkutan umum, belum mendapatkan dasar-dasarnya yang bermutu dan kokoh. Sehingga bagian-bagian kota, ruang-ruang publik makin mengalami proses ruralisasi, bukannya urbanisasi, baik dalam arti arsitektur maupun perilaku sosial masyarakatnya. Persoalan besar diatas hanya bisa diatasi dengan merumuskan kembali lalu menerapkan pranata Megapolitan Jabodetabekjur. Secara politik dan sosial budaya pranata tersebut bisa dikatakan sebagai persatuan kota yang komplementer dengan Persatuan Indonesia. (TS)
