Kado Terindah dari DPR RI 2014-2019

Hari itu tanpa sengaja saya ingin berselancar di dunia maya setelah "ngambek" karena kecewa berat dengan diri sendiri. Menemukan berita yang sangat membesarkan hati dan penuh kenangan. Bahwa  RUU Kepalangmerahan Telah Disahkan . Diantara rasa suka cita itu, batin ini bertanya-tanya.   Mengapa saya tak bisa berbuat seperti mereka yang ada di markas PMI Pusat? 

Setelah Deny Prasetyo menyatakan mundur, saya hilang kontak yang dapat dipercaya. Karena tak seorangpun memberitahu bahwa hasil perjuangan relawan PMI untuk pengesahan RUU Kepalangmerahan telah berhasil diwujudkan empat tahun setelah demo akbar 5 Desember 2013. Kekecewaan saya bukan soal tidak dihargai atau hanya dipandang sebelah mata. Tapi kepada orang-orang yang selama ini saya anggap bertanggung jawab atas adanya demo itu. Mereka itu Seno Suharyo dan Fitri Sidqia.

Soal Seno saya tak ingin membahasnya. Tapi Fitri yang selama ini (diinformasikan) mondar-mandir ke Kemenkumham untuk membahas isi naskah akademik yang disusun oleh Pusat Kajian Hukum Universitas Trisakti untuk mengapresiasi anggota Korps Suka Rela (KSR) PMI Unit Usakti yang tewas ditembak saat bertugas di tengah demo Usakti Mei 1998. Naskah yang disusun sekitar 1999 dan diserahkan kepada Pemerintah tahun 2000 untuk diajukan sebagai bahan pembahasan di Badan Legislasi. Naskah yang masuk DPR RI pada 2002 dengan judul RUU Lambang Palang Merah.  

Setelah menulis ini, para inisiator demo 5 Desember 2013 melanjutkannya dengan Rembug Relawan di Kebumen di tengah hari-hari perayaan Kemerdekaan Proklamasi Bangsa Indonesia ke 69 di Kampus STIKES Muhammadiyah Gombong. Sayangnya, semua hal baik yang telah direncanakan dengan susah payah dan berisiko membangkrutkan kocek sendiri akhirnya sia-sia. Kegiatan memang telah berjalan, tapi hambar dan meninggalkan kenangan hitam yang susah dihapus. Kedatangan Kabid Relawan PMI Pusat, Bp. H.M. Muas dan penulis buku PP, mas Chiko Siswo, yang diharapkan jadi triger malah seperti berbalik arah. Bukan salah mereka berdua, tapi kecerobohan kami yang keliru melangkah dan kurang pandai bersikap "santun" kepada Pengurus PMi Kabupaten Kebumen maupun Jawa Tengah sebagai pemilik wilayah kerja. 

Meski begitu, saya tetap mengapresiasi semua pihak yang telah berusaha dengan cara dan sesuai porsinya mewujudkan amanat para penggagas RUU Kepalangmerahan. Khususnya kepada Pusat Kajian Hukum Universitas Trisaksi dan Badan Legislasi DPR RI periode 2014-2019 meski harus bersabar menunggu selama 17 tahun. Nampaknya, angka 17 memang keramat.