Dalam sejarah Republik Indonesia, Pemilihan Umum telah terselenggara sebanyak 13 kali, satu kali di masa Orde Lama saat Presiden Soekarno berkuasa, enam kali ketika Presiden Soeharto memegang kendali kekuasaan. Serta di masa reformasi, pemilu di helat sebanyak enam kali.
Jika di era Orde Baru hasil Pemilu sudah diketahui siapa pemenangnya, yang menarik saat ini, ketika gelaran Pemilu, partai partai peserta cukup deg degan karena hasilnya tidak bisa diprediksi jauh jauh hari.
Tahun 2024 adalah Pemilu kali keenam yang terselenggara, menarik untuk disimak, bahwa demokrasi mempunyai konsekwensi, salah satunya adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggraan Pemilu.
Tahun 1999, saat Pemilu pertama sejak tumbangnya Orde Baru, Pemilu yang memunculkan PDI Perjuangan sebagai juaranya, menelan biaya 1,52 triliun. Konon Pemilu 1999 adalah pesta demokrasi yang paling elegant dan sukses dilaksanakan di Indonesia.
Lima tahun kemudian, pada tahun 2004, biaya untuk Pemilu mencapai 4,45 triliun, di pemilu tahun 2004, masyarakat memilih langsung Presiden. Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menjadi Presiden dan wakilnya.
Bagaimana dengan biaya Pemilihan Umum di tahun 2009? Selang setelah lima tahun, biaya untuk pemilihan umum tahun 2009 mengalami kenaikan, yakni mencapai 8,5 triliun.
Mungkin pengaruh inflasi dan juga penyesuaian harga harga, setiap pemilihan ada lonjakan dalam pengeluaran anggaran, saat satu dekade lalu, tepatnya tahun 2014, uang yang digelontorkan mencapai 16 triliun.
Sedangkan lima tahun lalu, biaya Pemilihan Umum mencapai 25,9 triliun. Bagaimana dengan pemilihan yang baru saja kita lalui di tanggal 14 Februari 2024. Hingga saat ini, pemilu di tahun ini merupakan pemilu dengan biaya termahal.
Hadirnya total 823.200 Tempat Pemungutan Suara, dengan rincian 820.161 TPS di dalam negeri, serta 3.059 TPS luar negeri. Dengan gelontoran biaya yang relatif mahal, Pemilu 2024 terbagi menjadi 2710 Daerah Pemilihan.
Rinciannya adalah untuk Dewan Perwakilan Rakyat, jumlah Daerah Pemilihan mencapai 84, DPRD Provinsi ada 301, sedangkan Dapil DPRD Kota/Kabupaten mencakup 2325 Dapil, yang tersebar di 34 Provinsi.
