Muhammad Fatkhurrozi
Muhammad Fatkhurrozi pelajar/mahasiswa

Pengamat politik

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Ketika Pancasila Diuji

31 Mei 2018   20:31 Diperbarui: 31 Mei 2018   20:59 1074 1 1
Ketika Pancasila Diuji
sumber gambar: http://www.wisatabdg.com

Menjelang tanggal 1 Juni, diskurus tentang Pancasila semakin menghangat di tengah masyarakat. Di tambah lagi, isu-isu disintegrasi bangsa dan tudingan "anti-Pancasila" semakin marak dewasa ini. Pancasila dirasa belum terinternalisasi di tengah masyarakat.

Diuji Bertubi-tubi

Sebenarnya, sebelum adanya Pancasila yang kita kenal hari ini, terdapat perdebatan panjang mengenai dasar negara ketika itu. Dalam sidang BPUPKI, ada beberapa versi dasar negara. Ada versi Muhammad Yamin, Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Bung Karno mengajukan gagasan lima sila menurut versinyaBahkan, lima sila tersebut dapat diperas menjadi tiga sila.

Bahkan, dari tiga sila tersebut dapat diperas lagi  hingga satu sila (Ekasila), yakni gotong royong. Perdebatan tersebut belum selesai ketika hari-H Indonesia merdeka. Saat dilanjutkan pembahasannya di Sidang Konstituante 1957, itu juga diintervensi oleh Bung Karno pada tahun 1959. Dari situ, ada perasaan mengganjal soal dasar negara.

Kita juga sedikit tergelitik ketika merenungi bahwa pelopor perlawanan penjajah yang hidup sebelum era Bung Karno itu juga tidak mengenal Pancasila. Sunan Kalijaga, Diponegoro, Haji Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asy'ari, itu semua hidup pada era ketika belum ada Pancasila.

Namun banyak dari mereka yang disemati gelar pahlawan karena jasanya. Nama-namanya harum menghiasi nama jalan di kota-kota kita. Kita dibuat bertanya: adakah korelasi antara "keberjasaan" dengan mengemban "Pancasila"?

Sebagian warga negara juga kerap diuji ketika mereka merasakan hidup di luar wilayah Indonesia. Di beberapa negara Barat, walaupun di sana kering syiar-syiar dan nilai ketuhanan, pemerintahannya berjalan lebih transparan dan bersih. Demokrasi berjalan tanpa ekses-ekses negatif yang cenderung mengarah pada bad governance.

Walaupun harus membayar pajak yang sangat besar, namun warganya memiliki perasaan bernegara yang tinggi. Tagihan-tagihan tersebut benar-benar bermetamorfosis menjadi pelayanan yang membuat iri masyarakat di negara berkembang. Negara-negara Nordik, negara yang cenderung memuncaki klasemen dalam kebersihan pemerintahan dan indeks kebahagiaan, memang bukanlah negara Pancasila. Namun di sana dapat ditemukan 'Pancasila'.

Yang repot adalah ketika kita mengetahui bahwa setiap rezim bangsa ini semua mengaku Pancasilais namun sebenarnya jauh panggang dari api. Orde Lama dimana komunisme dapat hidup itu mengaku diri sebagai Pancasilais. Pun juga Orde Baru dimana penjajahan ekonomi asing yang jor-joran menggerogoti sumber daya alam kita itu juga mengaku Pancasilais.

Menariknya lagi, rezim Orde Baru mencap faham komunisme yang berkeliaran bebas di masa Orde Lama itu sebagai faham yang bertentangan dengan Pancasila, lewat Ketetapan MPR pada tahun 1966.

Di Orde Baru juga, bancakan uang rakyat sudah umum terjadi. Bahkan, Transparency International menempatkan mantan presiden Soeharto sebagai presiden terkorup di dunia. Di era presiden Megawati, ada kasus BLBI yang melibatkan uang negara ratusan triliyun yang ditengarai disalahgunakan. Di jaman SBY, ada kasus century yang melibatkan 6,7 triliun uang negara. Mega skandal tersebut sudah berlalu cukup lama. Hari ini beberapa pihak meragukan pengusutan kedua kasus tersebut dapat tuntas.

Data Kemendagri menyebut, sejak 2005 hingga 2014 ada 3.169 anggota DPRD yang tersangkut kasus korupsi[1]. Sejak dilantik pada 2014, sudah ada 9 anggota DPR yang terlibat kasus korupsi. Survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dirilis Transparency International Indonesia (TII), pada 7 Maret 2017  menempatkan DPR sebagai lembaga paling korup[2].

Sedangkan soal performa, jangan ditanya. Contoh pada rapat paripurna kemarin, dimana sebanyak 417 Anggota Dewan absen, setidaknya dapat memberi gambaran betapa mereka telah mencederai amanat dari rakyat[3]. Sedangkan sejak 2005, KPK mencatat sebanyak 56 kepala daerah ditetapkan melakukan tindak pidana korupsi.

Dari pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), rata-rata vonis yang dijatuhkan pada kepala daerah tersebut hanyalah empat tahun. Hukuman minimal menurut UU Tipikor[4]. Berbagai kasus akhirnya membuat rakyat skeptis, keadilan hukum hanya isapan jempol belaka.

 Soal ekonomi, kita punya "Ekonomi Pancasila" yang digagas oleh Prof. Mubyarto. Namun beberapa pakar bersikap skeptis dan menganggap itu masih dalam tataran normatif. Ada pula yang menyebut bahwa selama ini, Prof. Mubyarto hanya berhasil membuat "pagar-pagar" saja, tanpa bisa merumuskan isi dari "pagar" tersebut, seperti kritik Arief Budiman.

Sementara Faisal Basri menyebut bahwa Pancasila bukanlah ideologi, namun falsafah negara. Ideologi haruslah berbicara soal kepemilikan. Baginya, sejak merdeka, bangsa ini tidak memilih ideologi[5].

 Katakanlah apa yang so-called Ekonomi Pancasila itu soal keadilan sosial dan gotong royong. Namun kita semua tahu bahwa apa yang diterapkan di negara ini jauh untuk dikatakan seperti itu. Rakyat banyak seringkali menjadi korban keserakahan segelintir pemilik modal. 

Ada kasus soal tambang emas, batubara, perkebunan sawit, produksi air minum dalam kemasan, hingga kejanggalan impor bahan pangan. Keadilan sosial belum terwujud. Tidak berlebihan jika ekonomi kita dikatakan berhaluan neoliberal. 

Mencari Teladan

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2