"Ini rincian total Anggaran utk E Formula yg diajukan Anies sebesar Rp.1,6 T musim 2019/2020 1. Rp 360 M untuk commitment fee 2. Penambahan Rp 934 milliar -> 35 juta euro utk asuransi. 3. Rp 306 M diajukan Jakpro 4. Rp 600 juta untuk sosialisasi Hilang?" Ferdinand Hutahaean
Draf revisi undang-undang pemilu dan pilkada yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas DPR 2021 mengatur tentang rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak selanjutnya, yakni pada tahun 2022 dan 2023.
Tidak seperti ketentuan di UU sebelumnya, yang mana pilkada serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota digelar pada 2024 bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD dan presiden.
Berdasarkan informasi diatas maka Peta politik di tanah air berubah seketika. Beberapa analisa yang sudah matang saat pilgub DKI Jakarta diwacanakan di tahun 2024 sontak menjadi mentah kembali.
Sebab sebelumnya memang Pilkada serentak wacananya akan dilaksanakan di tahun 2024. Sehingga Anies Baswedan yang kekuasaannya berakhir di Tahun 2022 harus menganggur selama 2 tahun. Sudah banyak analisa yang lahir dari kondisi ini. Rata-rata analisa tersebut memang menyampaikan kerugian yang dialami Anies Baswedan jikalau Pilkada dilaksanakan tahun 2024.
Setidaknya Anies Baswedan rugi dalam hal cagub dan capres. Dalam hal cagub misalnya, Anies Baswedan akan kehilangan panggung. Walaupun saat Pilkada dilaksanakan Gubernur wajib mengambil cuti karena ditakutkan memanfaatkan fasilitas pemprov dalam kampanye, Tapi tetap saja akan lebih diuntungkan jika status Anies adalah pertahanan yang kembali bertarung dalam pilgub.
Sebab jika anies harus bertarung dalam pilgub di tahun 2024 dan tidak lagi pertahana karena masa jabatannya sudah selesai, maka dilihat dari sudut pandang manapun Anies Baswedan memang dirugikan secara politik. Namun Berdasarkan informasi di atas tampaknya pilgub DKI Jakarta akan dilaksanakan pada tahun 2022. Maka jika pilgub DKI Jakarta benar dilaksanakan di Tahun 2022 berikut beberapa analisa yang dapat dihadirkan.
Pertama, jika di tahun 2022 pilgub DKI Jakarta diadakan sementara sebelumnya wacananya dilaksanakan di tahun 2024, maka kita harus mengakui bahwa Joko Widodo adalah seorang yang visioner. Dalam hal ini mungkin Jokowi sebagai presiden sudah tahu bahwa anggota badan legislatif sedang menggodok undang-undang yang memungkinkan pilgub DKI Jakarta dilaksanakan di Tahun 2022.
Artinya sudah dari jauh-jauh hari Jokowi tahu hal ini akan terjadi. Maka dalam pembicaraan Elite bisa jadi penunjukan Risma sebagai Menteri Sosial adalah benar untuk diplot sebagai cagub di DKI Jakarta kelak. Tidak main-main jabatan yang diemban Risma adalah menteri sosial di mana peluang untuk mengambil keuntungan secara politis sangat besar.
Sebagai Menteri Sosial Risma punya banyak celah untuk Turun ke bawah dan dekat dengan masyarakat. Maka nama Risma akan semakin populer. Sebab Citra pemimpin yang dekat dengan masyarakat masih menjadi idola para pemilih di Indonesia. Maka jika dilihat dari sisi politik murninya langkah ini benar-benar menguntungkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
