Sementara itu, untuk memperbaiki jalan dan irigasi, anggaran yang disediakan hanya Rp731 juta. Artinya, perbaikan jalan dan saluran air buat seluruh Tangsel dihargai lebih rendah dibanding biaya konsumsi rapat pejabat yang mencapai Rp60 miliar.
Bansos yang Menyayat Hati
Bagian paling bikin hati mencelos tentu soal bansos. Dengan angka Rp136 juta, setiap warga miskin Tangsel rata-rata cuma dapat Rp3.148 setahun.
Mari kita bandingkan,
- Harga mi instan rata-rata Rp3.500.
- Jadi, bantuan pemerintah setara satu bungkus mi instan per tahun.
Pertanyaan yang wajar, apakah itu bentuk kepedulian negara pada rakyat kecil? Bagaimana seorang ibu bisa memberi makan anaknya, apalagi bertahan hidup, dengan bantuan sesedikit itu?
Apakah Anggaran Rp38 Miliar untuk ATK Itu Normal?
Mungkin ada yang berpikir, "Jangan-jangan itu wajar, kan pegawai Pemkot banyak."
Oke, mari kita asumsikan. Katakan jumlah pegawai Pemkot Tangsel sekitar 10 ribu orang. Jika anggaran ATK Rp38 miliar dibagi rata, artinya tiap pegawai kebagian Rp3,8 juta per tahun hanya untuk pulpen, kertas, dan sejenisnya.
Rp3,8 juta itu setara 380 pulpen Pilot G-2 atau 190 rim kertas HVS. Apakah masuk akal satu orang pegawai menghabiskan sebanyak itu setiap tahun? Rasanya jauh melenceng.
Belanja Besar, Prioritas Kecil
Yang jadi sorotan publik bukan sekadar angka besar. Tetapi, ketimpangan prioritas. Anggaran untuk kenyamanan birokrasi jauh lebih besar dibanding anggaran yang langsung menyentuh rakyat.
- Operasional kantor, Rp750 miliar.
- Bansos untuk rakyat miskin, Rp136 juta.
Perbandingannya hampir seribu kali lipat. Bagaimana mungkin?
Ini ibarat keluarga yang punya penghasilan lumayan, tapi memilih menghabiskan uang untuk beli sofa mewah, jam tangan branded, dan liburan ke luar negeri. Sementara, anak-anaknya cuma dikasih uang jajan seribu rupiah per minggu.
Kenapa Bisa Begini?
Banyak ahli tata kelola anggaran sudah sering bilang, masalah bukan hanya di jumlah uang, tapi di arah prioritas.
